Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Ungkap Alasan Bansos Dirapel

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto jelaskan alasan waktu pencairan bansos dilakukan Januari sampai Maret 2024.

Menurut Airlangga Hartarto, bantuan sosial tersebut dirapel yang terhitung sejak September 2023 lantasn dicairkan mulai Januari 2024.

Airlangga Hartarto menyebut pemberian rapel bansos tersebut karena efisiensi biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya transfer di Pos dan dan bank. 

Hal itu diungkapkan Airlangga Hartarto dalam sidang perkara hasil pemilihan umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/202).

Program bantuan sosial (bansos) pemerintah yang dibagikan masyarakat dirapel karena naiknya harga bahan bakar minya (BBM) pada September lalu.

Hal itu diungkapkan oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam sidah perkara hasil pemilihan umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/202).

"Rapel ini dilakukan antara lain pada saat BBM di bulan September, itu karena BBM itu naiknya satu kali pak, jadi kalau kita tidak dirapel di depan itu nanti masyarakatnya berat," kata Airlangga. 

Program bansos itu adalah bantuan cadangan beras pemerintah (CBP) dan bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan. 

Adapun besaran BLT tersebut masing-masing Rp 200 ribu per bulan untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di Indonesia.

Bansos yang merupakan program dari BLT Mitigasi Risiko Pangan ini pembayarannya akan dirapel untuk periode Januari hingga Maret 2024. 

Selain itu, Airlangga menjelaskan adanya pertimbangan efisiensi biaya dalam sistem pembayaran di bank maupun pos. 

Realisasi bansos ini dilakukan dua tahapan. Untuk bansos bulan Oktober misal, maka kemudian dicairkan pada bulan November. 

"Lalu November-Desember, cair November," jelasnya.

Proses realisasi ini bertahap, lanjut Airlangga, tak hanya dilakukan pihaknya selalu Menko Perekonomian.

Ia lalu mengambil contoh Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako Menteri Sosial. 

"Demikian pula program lain yang ada di ibu Menteri Sosial, PKH kan tiga bulan sekali, jadi salurannya kan empat kali setahun. Kemudian Kartu Sembako juga dua bulan, jadi setahun enam kali, jadi rapel pertimbangan itu," tuturnya. 

Dana untuk Jokowi Bagi-bagi Bantuan 2019-2024 Tembus Rp 801 M

Kemudian, Sri Mulyani membeberkan rincian dana untuk Jokowi membagikan bantuan ke warga saat kunker selama 2019-2024 atau lima tahun terakhir.

Pada tahun 2019, dana tersebut dianggarkan sebesar Rp 110 miliar.

Namun, realisasi penggunaan dana tersebut, kata Sri Mulyani hanya 52 persen atau Rp 57,2 miliar.

Selanjutnya, pada tahun 2020, anggaran yang diperlukan mencapai Rp 116,2 miliar dengan realisasi Rp 77,9 persen atau 67 persen.

"Tahun 2021, alokasi anggaran Rp 119,7 miliar, realisasi Rp 102,4 miliar atau 86 persen," kata Sri Mulyani.

Pada tahun 2023, pemerintah menganggarkan untuk pembagian bantuan oleh Jokowi mencapai Rp 156,5 miliar.

Hanya saja, realisasinya tidak seluruhnya yaitu Rp 127,8 miliar atau 82 persen dari total anggaran.

"Dan tahun 2024, ini alokasi anggaran untuk dana operasi Presiden dan bantuan kemasyarakatan RP 138,3 miliar, sampai dengan bulan ini bulan Maret-April, ya adalah Rp 18,7 miliar atau baru 14 persen," pungkas Sri Mulyani.

(Tribunlampung.co.id/Tribunnews)