Pengamat Prediksi Hak Angket Soal Kecurangan Pilpres 2024 Tak Terwujud

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pengamat politik meyakini hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024 tidak akan terwujud. 

Hal itu diungkapkan Analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin setelah melihat perkembangan wacana hak angket. 

Terlebih saat ini anggota DPR RI sedang masa reses dan masa jabatan mereka juga tidak lama lagi, sedangkan hak angket hingga kini belum diajukan.

Untuk itu ia meyakini hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024 tidak akan terjadi.

Lantas Ujang memberikan alasan hak angket tidak terwujud.

Pertama soal waktu, dan menurutnya waktunya tak akan bisa terkejar.

"Ini indikasinya sangat jelas bahwa hak angket ini tidak akan jadi. Pertama soal waktu ini sudah masuk masa reses, sudah tidak akan terkejar," kata Ujang dihubungi, Minggu (7/4/2024).

Kemudian Ujang juga menyingung pasifnya PDIP dalam mendorong hak angket DPR.

"Misalnya hanya PKB dengan PKS ya selesai, nggak jadi juga, kalah juga," ujarnya.

Atas hal itu, ia meyakini hak angket DPR usut dugaan kecurangan Pemilu 2024 tak akan terjadi.

"Saya melihat hak angket itu sudah saya analisa dari jauh hari itu sulit, berat akan terdemosi sebelum berkembang, akan layu sebelum berkembang dan kenyataannya seperti itu," tegasnya.

Ada pun sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan, hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 tidak jadi.

"Yang jelas angket enggak jadi ya," kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4/2024).

Namun, Habiburokhman tak mengungkapkan secara detail apa alasan hak angket tak bergulir di DPR.

"Alhamdulillah angket tidak jadi," ujarnya lagi.

Sementara itu, Ketua DPR RI sekaligus polistisi PDIP, Puan Maharani enggan merespons banyak, saat ditanya awak media perihal nasib hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024, dan wacana revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Puan hanya menggelengkan kepala saat diberondong pertanyaan dua isu tersebut.

Puan Geleng Kepala

Wacana hak angket soal kecurangan Pilpres 2024 makin meredup. 

Bahkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak merespon lagi soal wacana hak angket dan hanya gelengkan kepala saat ditanya awak media. 

Wacana hak angket pertama kali dimunculkan Capres Ganjar Pranowo yang diusung PDIP guna mengungkap kecurangan Pilpres 2024. 

Namun kini wacana hak angket sepertinya mulai meredup. 

Hal itu tampak dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-15 Penutupan Masa Sidang, Kamis (4/4/2024) lalu.

Tidak ada lagi partai yang menyuarakan untuk hak angket. 

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani enggan merespons saat disinggung rencana partainya menggulirkan hak angket di DPR RI.

Puan tak mengeluarkan sepatah kata pun saat ditemui awak media.

Anak Megawati Soekarnoputri itu hanya menggelengkan kepala saat disinggung perihal kelanjutan wacana hak angket.

Sebelumnya Puan juga mengaku tidak pernah memberi instruksi kepada fraksi PDIP di DPR RI untuk menggulirkan hak angket.

"Enggak ada instruksi, enggak ada," kata Puan.

Lantas sejumlah partai pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengklaim rencana pengguliran hak angket batal dilakukan.

Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi menyebut wacana hak angket sudah tutup buku.

"Itu hanya wacana dan sudah reses saya rasa hak angket sudah tutup buku dan itu menjadi bagian dari sejarah bahwa hak angket hanya sekadar wacana," kata Viva, kepada wartawan Jumat (5/4/2024).

Sejak awal, Viva sudah memprediksi hak angket tak akan terwujud.

Senada dengan Viva, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman juga mengklaim wacana hak angket batal digulirkan.

Habiburokhman tak menjelaskan secara rinci alasan hak angket tak jadi bergulir di DPR.

"Yang jelas angket enggak jadi ya," kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4/2024).

Upaya PKS dan PKB Gulirkan Hak Angket

Di sisi lain, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menyebut pihaknya masih terus berupaya mewujudkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu di DPR RI.

Mardani menyebut, PKS telah berkomunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terkait wacana pengguliran hak angket tersebut.

Sejumlah anggota fraksi PKB pun telah menandatangani surat pengajuan hak angket.

"Ketemu Mbak Luluk Hamidah PKB. Kata beliau beberapa dari F-PKB bahkan sudah tanda tangan. Kan cukup 25 anggota dari dua fraksi," ucapnya kepada wartawan, Jumat (5/4/2024).

Menurut Mardani, hak angket merupakan upaya untuk menguji kematangan demokrasi di Indonesia.

Tak hanya PKS, PKB hingga kini juga masih terus berupaya membujuk fraksi lain agar mendukung hak angket.

Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Fraksi PKB, Daniel Johan.

Daniel mengatakan, PKB masih menunggu fraksi lain menandatangani surat pengajuan hak angket.

"Kami tetap menunggu dukungan dari fraksi lain," kata Daniel saat dihubungi Tribunnews.com.

Daniel menegaskan, PKB tidak hanya sekedar ingin hak angket segera digulirkan.

PKB berharap hak angket dapat menghasilkan proses demokrasi yang lebih baik ke depan.

"Kita ingin dapat berproses sesuai kuorum sehingga bisa menghasilkan perbaikan-perbaikan substantif ke depan untuk mengembalikan kembali demokrasi secara tepat dan benar," terangnya.

(Tribunlampung.co.id/Tribunnews)