Pilpres 2024

Bambang Soesatyo Sebut Prabowo dan Ganjar Dekat, Tak Perlu Oposisi

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menyebut hubungan Prabowo dan Ganjar dekat maka tak perlu oposisi melainkan gotong royong.  

Editor: Tri Yulianto
Tribunnews.com/Chaerul Umam
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menyebut hubungan Prabowo dan Ganjar dekat maka tak perlu oposisi melainkan gotong royong.   

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo alias Bamsoet berharap semua peserta Pilpres 2024 dapat bersatu. 

Menurut Bambang Soesatyo, siapa pun yang jadi pemenang Pilpres 2024 maka setelahnya harus kembali bersama dan rekatkan hubungan kembali. 

Bambang Soesatyo menilai ada baiknya tidak ada partai oposisi terlebih hubungan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo juga dekat.

Ia pun meminta semua pihak agar rekonsiliasi dan tidak perlu adanya oposisi. 

"Sebetulnya dua ini (Prabowo dan Ganjar) kan sahabat," kata Bamsoet seusai menghadiri acara open house di rumah dinas Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Kamis (11/4/2024).

Bamsoet berharap Prabowo dan Ganjar bisa rekonsiliasi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan hasil sengketa Pilpres 2024.

"Diharapkan dua sahabat yang sempat terpisah karena kompetisi untuk bisa merajut kedua tim ini untuk rekonsiliasi," ujarnya.

Bahkan, Ketua MPR RI ini berpendapat bahwa Pemerintahan Prabowo-Gibran tidak perlu ada oposisi.

"Bahkan kalau perlu kita enggak butuh oposisi, kita butuh gotong royong, kita butuh demokrasi gotong royong, enggak dibutuhkan lagi oposisi," ucapnya.

Karenanya, dia mendukung jika Prabowo akan merangkul semua partai politik (parpol) yang ada di parlemen.

"Saya mendukung jika Pak Prabowo merangkul semua parpol yang di parlemen untuk bersatu membangun bangsa ini ke depan," ungkap Bamsoet.

Menurut Bamsoet, pengawasan atau checks and balances terhadap jalannya pemerintahan tetap dilakukan meskipun semua parpol bergabung.

"Bersatu itu bukan berarti checks and balances tidak hidup. Kita bisa musyawarahkan dalam sistem demokrasi kita sendiri," tuturnya.

Dia mencotohkan dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerapkali terjadi perbedaan pandangan antara parpol pendukung.

Senyum Soal Megawati

Prabowo Subianto yang masih menjabat Menteri Pertahanan RI ini menanggapi rencana pertemuannya dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam waktu dekat.

Prabowo ditanya hal itu saat hadir di kediaman Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, Kamis (11/4/2024) di kawasan Kuningan, Jakarta.

Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Gerindra hanya melemparkan senyum kepada awak media. Dia lantas bergegas pergi dan tidak memberikan pernyataan sedikit pun.

Namun sebelumnya, Prabowo sempat mengucapkan selamat Lebaran kepada masyarakat Indonesia. Dia pun tidak menjawab pertanyaan apapun seputar dinamika politik.

"Maaf lahir batin semuanya, selamat Lebaran. Namanya Lebaran ya maaf lahir dan batin," kata Prabowo.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menegaskan, rencana pertemuan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto tak berarti partainya bergabung dengan pemerintahan 2024-2029.

"Ya pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo tidak melulu diinterpretasikan sebagai suatu pertemuan yang harus menghasilkan kesepakatan politik untuk bisa bersama-sama di dalam pemerintahan," kata Basarah di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2024).

Basarah menjelaskan, Indonesia berpedoman pada Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara.

"Pancasila yang kita anut sebagai falsafah berbangsa dan bernegara kita pada esensinya adalah mengajarkan gotong royong," ujarnya.

Namun, dia menuturkan bahwa demokrasi gotong royong tidak harus diartikan semua bergabung dalam pemerintahan.

"Bisa saja kita sama-sama bergotong royong membangun Negara Republik Indonesia ini baik berada di luar maupun di dalam pemerintahan," ucap Basarah.

Prinsipnya, kata Basarah, semua pihak akan bekerja sama apapun posisinya untuk membangun bangsa dan negara.

Dia mengungkapkan, PDIP akan melakukan pengawasan apabila berada di luar Pemerintahan Prabowo.

Kendati demikian, Basarah menambahkan, keputusan strategis partai akan diputuskan Megawati.

"Sehingga pada akhirnya kami kader-kader PDIP terutama kami di DPP akan menunggu bagaimana sikap politik terakhir yang akan Ibu Mega putuskan," ungkapnya.

Saat ini, PDIP menunggu sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang masih berlangsung.

"Mari kita ikuti aturan bernegara kita bahwa PDIP masih menunggu hasil PHPU di MK yang prosesnya masih belum selesai," imbuh Basarah.

(Tribunlampung.co.id/Tribunnews) 

 


 

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved