Pilpres 2024
Polda Metro Jaya Minta Warga Aktifkan Siskamling Jelang Putusan Sengketa Pilpres di MK
Polda Metro Jaya, Jakarta mengimbau seluruh masyarakat agar mengaktifkan poskamling di lingkungan masing-masing jelang putusan Mahkamah Konstitusi.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Polda Metro Jaya, Jakarta mengimbau seluruh masyarakat agar mengaktifkan poskamling di lingkungan masing-masing.
Hal tersebut guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat jelang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pilpres, Senin (22/4/2024).
Kemudian Polda Metro Jaya, Jakarta juga minta masyakat tidak terpancing isu yang tidak benar.
"Kami mengajak warga mengaktifkan poskamling, mengajak partisipasi aktif masyarakat menjaga situasi kondisi di masyarakat untuk tetap kondusif, aman dan sejuk menjelang pengumuman resmi hasil sengketa pilpres oleh MK," kata Dirbinmas Polda Metro Jaya, Kombes (Pol) Badya Wijaya dalam pernyataannya yang diterima wartawan, Minggu(21/4/2024).
Badya juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak terpancing isu-isu menyesatkan atau provokasi-provokasi terutama dari media sosial. Masyarakat katanya diharapkan bisa memilah informasi mana yang benar dan mana yang hoaks.
"Mengimbau agar bijak dalam bermedsos agar tidak mudah terprovokasi dengan berita hoaks dan dapat memilah kebenaran berita yang hoaks serta berita yang sebenarnya," katanya.
Putusan sengketa pilpres dijadwalkan akan dibacakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini. Juru Bicara MK Fajar Laksono menyampaikan, delapan hakim konstitusi masih melakukan rapat permusyarawatan hakim (RPH), pada H-1 sidang putusan ini.
"Masih RPH," kata Fajar, saat dihubungi Tribun, Minggu (21/4/2024).
Fajar sebelumnya memang telah menjelaskan RPH masih akan berlangsung hingga Minggu. Namun demikian, ia mengaku tidak mengetahui soal mekanisme pengambilan kepitusan dalam RPH tersebut, karena bersifat tertutup.
"Kita enggak tahu persis seperti apa proses pengambilan keputusan atau pembahasannya. Tapi Sabtu, Minggu masih diagendakan (RPH)," ucap Fajar.
Adapun ia mengungkapkan, pengawalan dari pihak kepolisian dilakukan di gedung MK. Tapi, khusus untuk ruang rapat permusyarawatan hakim dipastikan steril.
"Polisi-polisi di sini (gedung MK) sudah diatur sedemikian rupa di mana titik-titik polisi. Kalau di ruang RPH sudah steril memang dari sananya. Dari lift-lift itu, akses ke lift itu kan tidak semua orang bisa," jelas Fajar.
(Tribunlampung.co.id/Tribunnews)
Kubu Prabowo Minta PDIP jadi Oposisi Buntut Ucapan Megawati 'Gue Mainin Dulu' |
![]() |
---|
Pengamat Sebut PDIP Pilih Oposisi atau Koalisi Lantaran Masih Negoisassi dengan Prabowo |
![]() |
---|
Prabowo Subianto Ingin Ringankan UKT Universitas Negeri, Singgung Kewajiban Sosial |
![]() |
---|
Forum API Perubahan Harap Ada Pelajaran dari Pilpres 2024 |
![]() |
---|
Megawati Bingung Ditanya Kenapa Ganjar-Mahfud Kalah di Pilpres |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.