NasDem Isyaratkan Gabung Prabowo-Gibran, Surya Paloh: Ada Opsi Lain?

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Partai NasDem mengisyaratkan bakal bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, ketika nanti mereka sudah dilantik.

Kemungkinan bergabungnya NasDem tersebut disampaikan sang ketua umum, Surya Paloh, usai Mahkamah Konstitusi RI (MK) memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024.

Baca juga: Jadwal Pelantikan Prabowo-Gibran Usai MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres 2024

Dalam putusannya, MK menolak seluruh permohonan para pemohon dalam hal ini Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, atas sengketa Pilpres 2024.

Dengan begitu, pasangan Prabowo-Gibran bakal ditetapkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029.

Terkait kemungkinan NasDem gabung, Surya Paloh justru menanyakan ada atau tidaknya opsi lain untuk partainya selain gabung dengan pemerintahan.

Keterangan itu disampaikan Surya Paloh saat jumpa pers di NasDem Tower setelah putusan MK RI, Senin (22/4/2024).

"Mungkin ada usulan lain selain merapat ke pemerintahan? coba ada usulan? kalau ada usulan boleh kita pertimbangkan juga," kata Surya Paloh kepada awak media.

Menurut Paloh, jika tidak ada opsi lain selain gabung ke dalam pemerintahan maka NasDem kata dia, akan mengambil keputusan yang terbaik.

Pasalnya menurut dia, cara membangun bangsa Indonesia saat ini dengan adanya perjuangan bersama.

Meski pasangan yang mereka usung dalam hal ini Anies-Muhaimin kalah di Pilpres namun menurut Paloh, perjuangan itu tidak boleh terhenti.

"Perjuangan kita bersama untuk membangun negeri ini, tidak boleh terhenti, tidak boleh juga merasa terkecilkan."

"Karena ada keputusan yang tidak sesuai dengan harapan kita, ini konsekuensi," kata dia.

Atas hal itu menurut Paloh, jika memang tidak ada opsi lain maka pihaknya akan menempuh upaya yang sama untuk memajukan bangsa.

Sebab menurut dia, apapun yang lebih baik bagi negara akan menjadi kesamaan semangat dan spirit di NasDem.

"Kalau engga ada usulan lain, ya apa  sebenarnya yang lebih baik bagi NasDem dengan spirit dan semangat seperti apa yang saya utarakan tadi," tukas dia.

Jadwal Pelantikan Prabowo-Gibran

Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) RI telah mengagendakan tahapan Pemilihan Presiden ( Pilpres ) 2024 selanjutnya usai keputusan soal sidang gugatan sengketa Pilpres ketuk palu.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh gugatan terkait sengketa Pilpres 2024 dari dua kubu capres-cawapres.

Gugatan yang diajukan paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) serta kubu capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, resmi ditolak MK pada sidang yang digelar pada Senin (22/4/2024).

"Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK, Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

Pada awalnya, MK menyatakan bahwa pihaknya berwenang untuk mengadili gugatan dari Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Kemudian, MK selanjutnya membacakan pertimbangan terhadap segala dalil yang disampaikan oleh kubu AMIN ataupun Ganjar-Mahfud.

Adapun satu di antara pertimbangan MK menolak gugatan kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud adalah meminta didiskualifikasinya capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.

MK menilai dalil gugatan tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Selain itu, MK juga menganggap KPU telah melakukan langkah-langkah sesuai aturan dalam menindaklanjuti putusan MK Nomor 90 terkait perubahan syarat batas usia capres-cawapres.

Tak hanya itu, MK juga menyatakan adanya nepotisme hingga cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal munculnya putusan nomor 90 tidak beralasan menurut hukum.

MK juga menyatakan, tidak ada bukti di mana Jokowi melakukan cawe-cawe sehingga memengaruhi raihan suara Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Pasca putusan tersebut, lalu kapan Prabowo-Gibran akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih?

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari mengatakan tahapan selanjutnya pasca putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024 adalah diresmikannya Presiden dan Wakil Presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Hasyim mengatakan agenda tersebut bakal digelar pada Rabu (24/4/2024) pukul 10.00 WIB di Gedung KPU, Jakarta.

"Tahapan berikutnya untuk Pemilu Presiden adalah penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih 2024 yang akan diagendakan KPU akan dilaksanakan pada Rabu, 24 April 2024 pukul 10.00 WIB di Kantor KPU," katanya setelah sidang putusan MK di Gedung MK, Jakarta pada Senin (22/4/2024).

Lalu, apabila merujuk pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, agenda peresmian Presiden dan Wakil Presiden terpilih tersebut telah sesuai yaitu paling lambat tiga hari setelah putusan MK dibacakan.

"Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu: paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan," demikian tertulis dalam aturan tersebut.

Sementara, masih berdasarkan Peraturan KPU tersebut, Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan mengucapkan sumpah/janji pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Cawe-cawe Jokowi tidak terbukti

Hakim Mahkamah Konstitusi RI (MK) Daniel Yusmic Foekh menyatakan, tidak ada bukti yang meyakinkan para hakim kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan cawe-cawe untuk memenangkan pasangan calon (paslon) tertentu di Pilpres 2024.

Pernyataan itu disampaikan, saat membacakan pertimbangan pada sidang putusan hasil sengketa Pilpres 2024 atas gugatan Anies-Muhaimin.

Pasalnya kata Daniel, dalil permohonan dari pemohon I dalam hal ini Anies-Muhaimin tentang cawe-cawe Jokowi tidak pernah diterangkan detail selama persidangan.

"Dalil bahwa Presiden akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 a quo."

"Menurut Mahkamah tidak diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon seperti apa makna dan dampak cawe-cawe yang dimaksud Pemohon, serta apa bukti tindakan cawe-cawe demikian," ujar Daniel di ruang sidang MK, Senin (22/4/2024).

Kata Daniel, majelis hakim memang mengakui adanya gugatan dan keberatan terkait Jokowi melakukan cawe-cawe.

Hal itu berdasarkan bukti-bukti yang dipaparkan di muka persidangan, baik berupa artikel ataupun video dari media.

"Bahwa berbagai alat bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti berupa artikel dan rekaman video berita dari media massa."

"Memang menunjukkan kegiatan dan pernyataan Presiden yang berkehendak untuk cawe-cawe dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024," tegas Daniel.

Namun demikian, Daniel menyatakan, dalil kubu Anies-Muhaimin yang menyebut cawe-cawe Jokowi untuk memenangkan paslon tertentu di Pilpres 2024 tidak disertai bukti yang kuat.

Kata dia, bukti tersebut tidak meyakinkan hakim MK lebih jauh terkait adanya cawe-cawe Jokowi dalam mendukung salah satu pasangan calon.

"Namun pernyataan demikian menurut Mahkamah tanpa bukti kuat dalam persidangan."

"Tidak dapat begitu saja ditafsirkan sebagai kehendak untuk ikut campur dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Waki Presiden Tahun 2024 dengan menggunakan cara-cara di luar hukum dan di luar konstitusi," papar Daniel.

Selain itu, majelis hakim menilai selama proses penyelanggaraan Pilpres 2024 belum pernah ada peserta yang mempersoalkan cawe-cawe Jokowi.

Kata dia, tidak ada pihak yang keberatan terkait dengan aktivitas cawe-cawe itu termasuk para peserta Pilpres 2024.

"Terlebih, terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah tidak mendapatkan bukti adanya pihak yang keberatan."

"Khususnya dari peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 setelah ada penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mempersoalkan pernyataan adanya cawe-cawe," ucap Daniel.

Atas hal itu, Daniel menilai majelis hakim tidak menemukan adanya bukti yang meyakinkan Jokowi melakukan cawe-cawe untuk memenangkan paslon tertentu.

Sehingga kata Daniel, tidak ada kaitan atau korelasinya antara bentuk cawe-cawe Jokowi yang dimaksud dengan potensi perolehan suara suatu Paslon Capres-Cawapres.

"Demikian halnya, Mahkamah juga tidak mendapatkan bukti adanya korelasi antara bentuk cawe-cawe dimaksud dengan potensi perolehan suara salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Tahun 2024," kata dia.

"Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas."

"Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum," tandas Daniel.

( TRIBUNLAMPUNG.CO.ID / Tribunnews.com )