Gelora Bakal Jadikan PKS Ragu Gabung Prabowo-Gibran, Pegamat Sebut Kepentingan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Partai Gelora dan PKS sedang menjadi sorotan terkait gabung ke koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.  

Diketahui Partai Gelora berikan penolakan jika PKS bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin buka suara mengenai penolakan Partai Gelora terhadap PKS jika bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran.

Ujang mengatakan, sejatinya tidak sulit bagi PKS untuk bisa bergabung dengan partai-partai koalisi Prabowo-Gibran. 

"Saya melihat tidak sulit asal Prabowo-nya. Kalau Prabowo mau, partai-partai koalisi juga akan menerima," ucap Ujang, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Rabu (1/5/2024).

Namun, Ujang menyoroti penolakan Partai Gelora terhadap PKS untuk masuk ke koalisi partai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Ia menilai, akan ada tarik ulur soal masuk atau tidaknya PKS ke koalisi paslon nomor urut 2 itu.

"Ada resistensi dari Gelora itu. Sehingga kemungkinan akan tarik ulur soal PKS masuk Prabowo-Gibran tersebut," katanya.

Ujang megatakan, di dunia politik, tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Melainkan, soal kepentingan saja.

"Kalau politiknya sedang beku, enggak ketemu. Tapi kalau politiknya sedang cair, ketemu," jelas Ujang.

Diketahui, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik menolak PKS yang hendak bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Mahfuz bicara soal PKS yang selalu memainkan narasi ideologisnya melawan pemerintah, termasuk kepada paslon Prabowo-Gibran.

"Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," kata Mahfuz dalam keterangannya, Senin (29/4/2024).

Mahfuz juga mengungkit serangan PKS kepada Prabowo-Gibran yang sangat ideologis dan menyerang sosok Presiden dan Wapres terpilih tersebut.

"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," kata Mahfuz.

Mahfuz lalu mengingatkan publik dengan narasi yang pernah muncul dari kalangan PKS.

Menurutnya, PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat.

"Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS," tandasnya.

PKS Jalin Komunikasi

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini memberikan tanggapannya soal penolakan Partai Gelora jika PKS bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Jazuli menegaskan, yang menjadi penentu PKS menjadi oposisi atau koalisi bukanlah Partai Gelora atau partai lainnya.

Yang berhak menentukan masuk tidaknya PKS ke Koalisi Prabowo-Gibran adalah Majelis Syuro dan DPTP PKS.

Untuk itu Jazuli meminta para kader dan keluarga PKS untuk tidak terprovokasi dengan penolakan Partai Gelora tersebut.

Ia meminta semua pihak untuk tenang dan menanggapi penolakan tersebut dengan santai.

"Kepada seluruh keluarga besar PKS, jangan terprovokasi oleh siapa pun, termasuk oleh pengamat. Tetap tenang serta santai saja," kata Jazuli dilansir Kompas.com, Rabu (1/5/2024).

Apapun keputusan PKS nanti, baik menjadi koalisi atau oposisi, Jazuli menyebut PKS akan tetap menjalin komunikasi dengan Prabowo.

Tak hanya dengan Prabowo, PKS juga akan menjalin komunikasi dengan partai lainnya, baik yang berada di oposisi maupun koalisi.

"Apa pun keputusan yang diambil, PKS akan tetap membangun komunikasi dengan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, baik berkoalisi maupun beroposisi."

"Termasuk akan tetap berkomunikasi dengan parpol-parpol lain yang lolos dan masuk parlemen apa pun positioning PKS (baik oposisi maupun koalisi)," ungkap Jazuli.

Diketahui penolakan Partai Gelora itu awalnya diungkap oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora, Mahfuz Sidik.

Mahfuz mengaku tak ingin PKS berada satu gerbong dengan partainya di koalisi Prabowo-Gibran.

Karena Mahfuz menganggap selama ini PKS telah menunjukkan sikap politik dan ideologi yang berbeda dengan dua figur itu.

“Pak Prabowo juga berulang-ulang menekankan keberlanjutan pembangunan agar capaian-capaian yang ada tidak berhenti lalu mulai dari nol lagi."

“Sementara PKS juga terbuka menolak program strategis Presiden Joko Widodo, seperti IKN,” ujar Mahfuz.

Bahkan Mahfuz menyebutkan, dalam Pemilu 2024, PKS berjanji untuk membuat Jakarta tetap menjadi ibu kota.

Hal ini, kata Mahfuz, menjadi salah satu contoh PKS bertolak belakang dengan Prabowo-Gibran, maupun Jokowi.

Tak hanya itu, ia menuturkan, PKS sempat menolak dicalonkannya Gibran sebagai pendamping Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“PKS pula yang sangat keras menolak Gibran dengan alasan anak haram konstitusi. Pikiran di balik ini adalah ketidakmauan PKS menerima rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo,” tutur dia.

Untuk itu Mahfuz meminta PKS tak berharap diajak Prabowo untuk bergabung ke dalam pemerintahannya ke depan.

Respons Gibran soal Penolakan Partai Gelora

Wakil presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka buka suara soal peluang bergabungnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke pemerintahan.

Sebagai informasi, Prabowo-Gibran didukung empat partai politik di parlemen yaitu PAN, Golkar, Demokrat, dan Gerindra.

Sedangkan partai politik non parlemen yang mendukung Prabowo-Gibran di antaranya Partai Gelora, PBB, PSI, dan Partai Garuda.

Partai Gelora memilih dengan tegas menolak wacana bergabungnya PKS ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menanggapi peluang bergabungnya PKS ini, Gibran mulanya hanya melemparkan senyum.

Wali Kota Solo itu kemudian mengatakan bahwa keputusan bergabung atau tidaknya PKS ke koalisi pemerintahan ada di tangan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

"Nanti ditunggu saja, untuk susunan dan komposisinya ditunggu saja ya," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Selasa (30/4/2024).

Soal penolakan Partai Gelora terhadap PKS untuk bergabung koalisi, Gibran meminta agar pertanyaan itu ditanyakan kepada Partai Gelora.

"Ya tanyakan Partai Gelora," ujar Gibran.

Gibran memilih irit bicara soal persentase komposisi pemerintahannya bersama Prabowo ke depan.

"Ditunggu saja," katanya.

(Tribunlampung.co.id/Tribunnews)