Gerindra Sebut Prabowo Tetap Buka Koalisi Bagi PKS Meski Partai Gelora Menolaknya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Partai Gerindra menyebut Prabowo Subianto masih membuka pintu bagi PKS untuk berkoalisi dalam pemerintahannya. 

Sinyal dari Prabowo Subianto tersebut dingkapkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

Saras mengatakan, Prabowo kedepannya memang tetap mengedepankan persatuan untuk pemerintahannya termasuk untuk {KS gabung. 

"Sampai sekarang pun tentunya pintu selalu terbuka. Karena Pak Prabowo sekali lagi selalu kedepankan persatuan Indonesia, terutama dari kalangan elitnya," tutur Saras, Kamis (2/5/2024).

Saras menuturkan pihaknya masih terbuka untuk mengajak pihak manapun bergabung ke dalam koalisi Prabowo-Gibran. 

Termasuk, kemungkinan PKS yang digadang-gadangkan memberi sinyal kuat ingin bergabung. 

Namun ia menegaskan bahwa keputusan bergabung atau tidaknya dalam koalisi ada di tangan Prabowo. 

"Sampai sekarang pun tentunya pintu selalu terbuka. Karena Pak Prabowo sekali lagi selalu kedepankan persatuan Indonesia, terutama dari kalangan elitnya."

"Dinamika politik tentunya masih sangat dinamis, organik, apapun bisa terjadi," imbuhnya. 

Sebagai informasi, Prabowo-Gibran didukung empat partai politik di parlemen, yaitu PAN, Golkar, Demokrat, dan Gerindra.

Sementara itu, partai politik nonparlemen yang mendukung Prabowo-Gibran di antaranya Partai Gelora, PBB, PSI, dan Partai Garuda.

Partai Gelora memilih menolak dengan tegas wacana kehadiran PKS di koalisinya bersama Prabowo. 

Penolakan tersebut salah satunya disuarakan Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Mahfuz Sidik. 

Mahfuz menyinggung PKS yang selalu memainkan narasi ideologisnya melawan pemerintah, termasuk kepada presiden dan wakil presiden terpilih  Prabowo-Gibran.

"Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," kata Mahfuz, Senin (29/4/2024).

Mahfuz kemudian juga mengungkit serangan PKS kepada Prabowo-Gibran, termasuk saat kampanye. 

"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," kata Mahfuz.

Mahfuz lalu mengingatkan publik dengan narasi yang pernah muncul dari kalangan PKS.

Menurutnya, PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat.

"Ketika pada 2019, Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS," ucapnya. 

PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Di sisi lain, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, mengaku tak ada masalah jika pihaknya menjadi koalisi atau oposisi pemerintah. 

Sebab, menurutnya PKS sudah memiliki pengalaman di dua posisi itu sebelumnya. 

Sebagai informasi, Prabowo-Gibran didukung empat partai politik di parlemen, yaitu PAN, Golkar, Demokrat, dan Gerindra.

Sementara itu, partai politik nonparlemen yang mendukung Prabowo-Gibran di antaranya Partai Gelora, PBB, PSI, dan Partai Garuda.

"Bagi kami nggak masalah, mau di luar, di dalam, kami punya pengalaman tersendiri ya," kata Syaikhu di Pendopo Anies Baswedan, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2024).

Ia hanya menegaskan bahwa keputusan PKS oposisi atau gabung pemerintah ditentukan oleh Majelis Syuro.

Syaikhu dan seluruh jajaran DPP akan melaksanakan apa pun keputusan nantinya.

"Tetapi kebijakan untuk mengambil apakah itu di luar atau di dalam koalisi atau oposisi, sekali lagi ini dalam ranah Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syura," tuturnya. 

"Saya sebagai Presiden PKS akan melaksanakan apapun kebijakan yang akan diambil oleh majelis Syuro," lanjutnya. 

(Tribunlampung.co.id/Tribunnews)