Pilpres 2024

Budiman Sudjatmiko Sebut Ganjar Kritikus Bukan Oposisi Soal Gabung ke Prabowo

Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menyebut langkah yang dilakukan Ganjar Pranowo bukan oposisi tapi kritikus

Editor: Tri Yulianto
Tribunnews.com
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko sebut langkah Ganjar Pranowo kritikus bukan oposisi. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menyebut langkah yang dilakukan Ganjar Pranowo bukan oposisi untuk pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Sebab sampai saat ini hanya Ganjar Pranowo yang menyatakan oposisi, sedangkan PDIP belum menentukan putusan. 

Maka Budiman Sudjatmiko menyebut Ganjar Pranowo sebagai kritikus karena cuma mewakili pribadi beda dengan oposisi yang disandingkan dengan partai politik.

Budiman mengatakan keputusan Ganjar merupakan haknya secara pribadi.

Sebaliknya, tak boleh ada pihak yang memaksakan kehendak pribadi.

"Kalau untuk keputusan tidak bergabung, tentu saja itu haknya beliau, haknya beliau, tidak ada, tidak boleh, tidak ada yang apa namanya, memaksa, tidak ada boleh dipaksa juga begitu," kata Budiman saat dikonfirmasi, Rabu (8/5/2024).

Dijelaskan Budiman, sejatinya Ganjar tidak bisa dibilang sebagai oposisi karena tidak mewakili PDIP.

Ia menyatakan sikap Ganjar hanyalah sikap sebagai kritikus.

"Pernyataannya oposisi itu saya pikir itu kan urusan partai, kalau individu itu bukan oposisi, tapi kritikus, yang bisa beroposisi partainya sebagai bagian dari partai," ungkapnya.

Ia pun menyatakan bahwa pihaknya masih sedang menunggu sikap PDIP apakah nantinya akan memilih oposisi ataupun di dalam pemerintahan.

"Jika individu misalnya ya tentu saja itu sifatnya kritikus saja, tentu saja, pernyataan partai, oposisi atau tidak kan keputusan rakernasnya, ketua umum atau sekjennya," pungkasnya.

Pengamat Menilai Blunder

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga menilai deklarasi Ganjar Pranowo jadi oposisi pemerintah Prabowo-Gibran tergesa-gesa.

Penilaian dari Jamil tersebut karena deklarasi yang dilakukan Ganjar Pranowo mendahului Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Dan Ganjar Pranowo dinilai blunder karena statusnya merupakan kader PDIP dan kini sudah dahului keputusan partainya. 

Sebab sampai saat ini PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo belum putuskan apakah bergabung atau jadi oposisi pemerintah Prabowo-Gibran.

Padahal putusan bergabung atau oposisinya sangat penting dalam kedudukannya dan didasari putusan matang serta sangat pengaruhnya besar.

"Padahal di PDIP, hal-hal strategis kerap keputusannya diserahkan kepada ketua umumnya. Sementara sampai saat ini Megawati belum memutuskan menjadi oposisi atau di pemerintahan," kata Jamil, saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (9/5/2024).

Oleh karena itu, menurut Jamil, Ganjar melakukan blunder yang fatal karena terkesan keliru menerjemahkan sikap Megawati.

"Jadi, ada kesan Ganjar keliru menterjemahkan sikap ketua umumnya. Akibatnya, Ganjar sebagai kader PDIP melakukan blunder yang fatal," ucapnya.

Selain itu, kata Jamil, sikap oposisi atau tidak bukanlah kewenangan Ganjar.

Sebagai kader, Ganjar dinilai sudah melampaui kewenangannya.

"Karena itu, seperti biasanya, kader yang melampaui kewenangannya, biasanya mendapat sanksi organisasi. Tentu tindakan PDIP ditunggu terhadap Ganjar yang terkesan sudah melangkahi ketua umumnya," kata akademisi itu.

Sebelumnya, mantan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo memastikan pernyataan dirinya tak mau bergabung dalam Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bukan mewakili sikap PDIP.

"Ya kan memang saya menyatakan, saya, Ganjar Pranowo tidak akan di pemerintahan," kata Ganjar saat ditemui di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Rabu (8/5/2024).

Ganjar menjelaskan pernyataan ini murni merupakan sikap pribadinya, bukan mewakili PDIP.

"Lho, saya kan pribadi sebagai capres meskipun saya diusung partai tapi statement saya kemarin statement sebagai pribadi," ujarnya.

Menurutnya, sikap PDIP akan diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang akan digelar pada Mei 2024 ini.

"Kalau partai nantikan akan memutuskan pada saat Rakernas di akhir bulan," ungkap Ganjar.

Sebelumnya, Ganjar memastikan dirinya tak akan bergabung dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ganjar mengatakan meskipun tak bergabung, dirinya akan mengawal Pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Untuk mencintai republik ini, kita akan mengawal dengan cara lain dan saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," kata Ganjar di Posko Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menyebut dirinya tetap menghormati Pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Politiknya ada, cara berpolitik yang benar tidak musti dengan cara keras dan semua sama-sama terhormat, tidak perlu saling mencibir," ujar Ganjar.

(Tribunlampung.co.id/Tribunnews)  

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved