Berita Nasional Terkini

Semuel Mundur dari Dirjen Aptika Kominfo, Ketua DPR Minta Presiden Evaluasi Budi Arie Setiadi

Semuel Abrijani Pangerapan mundur dari jabatannya Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Editor: Teguh Prasetyo
Tribunnews.com
ilustrasi - Menteri Komunikasi dan Informatikan (Menkominfo) RI, Budi Arie Setiadi disebut pengamat yang seharusnya mundur pascaperetasan PDNS yang hingga kini belum rampung seluruhnya. 

Saat disinggung soal perlu atau tidaknya tanggungjawab dari Menkominfo RI Budi Arie Setiadi dalam kondisi ini, Puan enggan bicara banyak.

Kata Ketua DPP PDI-Perjuangan itu, sejatinya menteri merupakan pembantu presiden sehingga sudah jadi kewenangan presiden untuk melakukan evaluasi jika pembantunya tidak maksimal bekerja.

"Menteri itu merupakan orang yang membantu presiden, jadi ya selama dalam menjalankan tugasnya tidak bisa maksimal, ya mungkin bisa dievaluasi oleh presiden," kata dia.

Terkait hal tersebut, Puan juga memastikan kalau DPR RI sudah melakukan pembahasan di Komisi I DPR RI.

Kata dia, seharusnya perkara itu tidak terjadi, terlebih menyasar pada data pribadi masyarakat.

"Ini kan satu hal yang menurut kami di DPR sudah dibahas di Komisi I, hal yang harusnya tidak terjadi seperti ini," tandas Puan.

Menkominfo Budi Arie Setiadi hingga saat ini belum menunjuk Pelaksana Tugas alias Plt untuk mengisi kekosongan jabatan.

Tribun mencoba mengkonfirmasi Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong untuk meminta keterangan terkait siapa sosok yang bakal menjabat Dirjen Aptika.

Namun dirinya tak merespon pertanyaan yang dimaksud.

Sementara itu Tim Hubungan Masyarakat Kominfo mengungkapkan bahwa pihaknya juga belum mendapatkan informasi detail terkait pejabat yang bakal jadi Plt Dirjen Aptika.

Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan soal desakan agar Menkominfo Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya.

Desakan mundur menyusul peretasan terhadap sistem pusat data nasional (PDN) yang hingga saat ini belum dapat dipulihkan sepenuhnya.

Menurut presiden, semua hal terkait peretasan PDN sudah dievaluasi, termasuk tuntutan agar Budi Arie mundur.

"Semuanya sudah dievaluasi," ujar Jokowi.

Kepala Negara juga menuturkan, peretasan terhadap sistem sudah dievaluasi secara keseluruhan.

Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved