Ribuan Buruh Bakal Turun ke Jalan, Kawal Sidang Judicial Review UU Cipta Kerja

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Jelang sidang lanjutan Judicial Review Omnibus Law UU Cipta Kerja, ribuan buruh bakal gelar aksi demo turun ke jalan demi mengawal jalannya sidang tersebut.

Bahkan, aksi yang rencananya berlangsung Senin (8/7/2024) itu, tak hanya dilakukan Jakarta, aksi demo yang bakal digelar serikat buruh tersebut berlangsung di sejumlah kota.

Seperti Semarang, Surabaya, Batam, Medan, Pekanbaru, Banda Aceh, Gorontalo, Banjarmasin, hingga Makassar.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh juga akan memusatkan aksi demonstrasi bagi buruh Jabodetabek di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara.

"Jumlah massa aksi diperkirakan mencapai ribuan orang," kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam keterangan persnya, Sabtu (6/7/2024).

Titik kumpul aksi dipusatkan di Bundaran Patung Kuda Arjuna Wijaya, dan dimulai pukul 9.00 WIB.

Said Iqbal menyatakan aksi ini dilakukan sekaligus untuk mengawal 

Agenda sidang di MK yakni mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon.

Serikat buruh berharap aksi dan aspirasi yang mereka lancarkan bisa didengar oleh hakim MK.

"Kami berharap dengan aksi ini, suara para pekerja dapat lebih didengar dan diperhatikan oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi yang sedang menyidangkan uji materiil Omnibus Law UU Cipta Kerja," kata dia.

Adapun tuntutan utama serikat buruh ini adalah meminta pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan penghapusan outsourcing serta penolakan upah murah.

Sedangkan JR di MK diajukan berdasarkan sejumlah alasan.

Mulai dari konsep upah minimum yang kembali pada upah murah, outsourcing tanpa batasan jenis pekerjaan, kontrak berulang.

Kemudian, pesangon murah bagi buruh yang kena PHK, PHK yang dipermudah, hingga hilangnya sanksi pidana atas pelanggaran hak-hak buruh.

Demo UU Tapera