DPRD Lampung Tengah Nilai Pemekeran Jadi Solusi Percepatan Pembangunan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ketua DPRD Sumarsono menilai bahwa pemekaran Lampung Tengah menjadi solusi untuk percepatan pembangunan.

Dia mengatakan, Kabupaten Lampung Tengah yang wilayahnya terlampau luas tidak sebanding dengan anggaran yang diperoleh pemerintah.

Menurutnya, rentang wilayah yang luas dengan jutaan penduduk Lampung Tengah jika dibandingkan dengan pendapatan yang hanya Rp 2,7 triliun tidak cukup.

"Gaji pegawai saja sudah 67 persen, itupun belum termasuk honorer, apalagi sekarang pun ada jabatan kosong karena tidak tercover karena saking banyaknya,"

"Makanya soal pemekaran wilayah Lampung Tengah yang masuk dalam program pemerintah pusat, menurut saya itu angin segar dan saya berharap banyak disitu," ujar Sumarsono usai sidang paripurna penyampaian nota pengantar rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2025 di ruang rapat DPRD Lampung Tengah, Selasa (16/7/2024).

Ketua DPRD mengatakan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2025 tidak berubah dari tahun lalu.

Kendati demikian, Sumarsono menilai masih banyak yang menjadi PR Lampung Tengah.

Sebab, anggaran yang bisa digunakan hanya dari dana PAD.

"Kita hanya punya duit Rp 240 miliar dari PAD (2024), selama ini hanya itu yang bisa atur. Sedangkan untuk anggaran lain sudah beralamat semua loh, sudah ditentukan semuanya," katanya.Selain itu, lanjut Sumarsono, PAD pun juga tidak melulu digunakan untuk infrastruktur, melainkan juga untuk mencegah stunting, bedah rumah, dan lainnya.

"Jadi duit itu (PAD) nggak banyak, tapi harus dibagi ke seluruh Kabupaten Lampung Tengah yang sedemikian luas," ucapnya.

Terlebih, saat ini PAD Lampung Tengah dinial mentok karena perekonomian masyarakat yang belum stabil.

"Kalau kita mau genjot PAD dengan siatuasi ekonomi lesu seperti ini, mau digenjot seperti apa, yang bisa kita maksimalkan saat ini ya pengawasan supaya tidak ada kebocoran," tutupnya. 

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID)