Pemkab Lampung Tengah Cegah Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Bimtek

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Lampung Tengah - Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Lampung Tengah membuka kegiatan bimbingan teknis katalog elektronik lokal konstruksi, Kamis (18/7/2024).

Kegiatan yang digelar di Hotel BBC Bandar Jaya itu bertujuan untuk efisiensi anggaran melalui pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Eko Dian Susanto selaku Asisten Bidang Administrasi Umum mengatakan, pemkab punya tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran dan sumber daya publik dengan efisien dan transparan. 

"Pengadaan barang dan jasa yang baik dan tepat waktu tentu akan berdampak positif terhadap pelayanan publik," katanya, Kamis (18/7/2024).

Selain itu, lanjutnya, juga akan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkeadilan bagi para pelaku usaha lokal.

Eko berharap semua perangkat daerah dan camat se-Lampung tengah bisa menguasai hal tersebut. 

"Bimtek ini sekaligus ajang berbagi pengalaman dan kekompakan untuk menciptakan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sesuai peraturan yang berlaku," ujarnya.

Sementara, Kabag PBJ Lampung Tengah Indra Erlangga mengatakan, pihaknya berupaya untuk meningkatkan kualitas pengadaan melalui bimtek yang bertemakan 'Optimasi Pemanfaatan Mini Kompetisi Jasa Kontruksi'.

Sehingga seluruh perangkat daerah dan camat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang metode pemilihan penyedia.

"Peserta diharapkan mampu menghasilkan proses pengadaan yang berkualitas dan lebih baik," katanya.

Selain itu, menurut Indra, penyimpangan dan risiko dapat dikurangi melalui pelatihan tersebut.

Sebab, lanjutnya, peserta dilatih untuk mengidentifikasi segala risiko yang mungkin muncul selama proses pengadaan dan bagaimana mengelolanya. 

"Peluang penyimpangan dan masalah selama pengadaan barang dan jasa bisa diminimalisir," kata dia.

Indra meyakini, proses pemilihan penyedia dengan metode pengadaan yang baik di Lampung Tengah akan meningkatkan kepercayaan.

Baik itu manajemen internal maupun pihak eksternal, dengan catatan kemampuan tiap perangkat daerah bisa mengelola pengadaan dengan baik.

"Dengan pemahaman tentang peraturan dan regulasi, peserta akan lebih mampu menjalankan proses pengadaan dengan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi," tutupnya.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Fajar Ihwani Sidiq)