Wapres Siap Jadi Juru Damai, Selesaikan Perseteruan PKB-PBNU

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin siap menjadi penengah atau juru damai atas kisruh antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Hal ini diutarakan Ma’ruf dalam keterangan persnya seusai meninjau MuseumKu Gerabah Timbul Raharjo Kasongan, Kajen, Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Rabu (7/8/2024).

Ma'ruf mulanya merespons mengenai rencana PBNU yang akan sowan.

"Kalau keinginan mereka (PBNU) itu untuk saya dimintai sebagai orang yang bagaimana mengislahkan, mendamaikan ya dengan tulus, dengan ikhlas, saya sangat bersedia, bersedia tentu," kata Ma'ruf.

Bukan tanpa alasan ia bersedia menjadi juru damai. Menurut Ma’ruf, urusan mendamaikan ini adalah perintah agama.

Selain itu, Ma’ruf menyebut dirinya adalah salah satu tokoh yang ikut membidani lahirnya PKB.

Ia bahkan pernah menjadi Ketua Dewan Syuro PKB angkatan pertama. Sementara di PBNU, Ma’ruf pernah jadi Rais Aam.

“Apalagi saya juga terlibat dulu waktu pendirian [PKB], bahkan Ketua Dewan Syuro pertama itu saya, sebelum Gus Dur, tentu saya punya [kedekatan],” sebutnya.

Kendati demikian, Ma'ruf juga menegaskan akan menolak menjadi juru damai jika kedua belah pihak, yakni PBNU ataupun PKB, mendekatinya sekadar mencari “peluru” untuk menyerang satu sama lain.

“Tapi kalau hanya nyari peluru untuk menghantam yang satu, hanya minta dari saya tapi digunakan untuk peluru, untuk menghantam yang lain, saya tidak bersedia,” tegasnya.

Dengan begitu, menurut Ma'ruf, sama saja dirinya justru memicu konflik yang ada menjadi semakin besar.

“Tapi kalau saya dimintai untuk mendamaikan, mereka ingin berdamai mencari solusi, tentu saya sangat siap untuk melakukan itu,” kata Ma'ruf.

Perseteruan PKB dan PBNU saat ini kian memanas usai kedua pihak saling lempar pernyataan ke publik. Situasi panas terjadi beberapa bulan terakhir.

Cekcok dimulai saat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memimpin Tim Pengawasan Haji DPR.

Cak Imin mengkritik penyelenggaraan haji, mulai dari lokasi bermalam yang sempit hingga keterlambatan pelayanan transportasi.