Jokowi Sebut Ada Daerah Punya Anggaran Besar tapi Program Tak Jelas, Banyak Digunakan untuk Hibah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengungkapkan ada wilayah yang memiliki anggaran besar tapi programnya tidak jelas.

Anggaran banyak dipakai untuk hibah, padahal dengan anggaran itu daerah tersebut bisa dibangun sarana kesehatan dan pendidikan.

Hal itu ia sampaikan saat memberi pengarahan kepada 36 pj gubernur di ruang rapat Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Selasa (13/8/2024).

"Saya lihat misalnya ada kabupaten yang anggaran sangat besar sekali, tapi arah programnya tidak jelas," kata Jokowi saat memberikan pengarahan, dikutip dari siaran live Kompas TV, Selasa.

"Banyak dipakai untuk hibah-hibah, ini tentu saja arahnya ke politik. Padahal kalau itu bisa diarahkan, bisa menjadi rumah sakit 10 saja bisa atau universitas bisa. Hal-hal berkaitan pendidikan dan kesehatan," imbuhnya.

Oleh karena itu, ia meminta gubernur-gubernur untuk mengarahkan pemerintah daerah di bawahnya.

Dengan begitu, tujuan pembangunan sejalan dengan pemerintah pusat, utamanya berkaitan dan berdampak langsung pada masyarakat.

"Dan juga agar didorong kerja sama antar daerah betul-betul bisa terjadi, sehingga satu masalah misalnya urusan sampah bisa diangkat oleh 1, 2, 3 daerah, sehingga bisa lebih meringankan," ucap dia.

Kepala Negara juga mengatakan, gubernur adalah ujung tombak penyambung antara pemerintah pusat dan daerah.

Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur harus paham skala prioritas dan arah kebijakan pemerintah pusat, sehingga bisa memonitor bupati dan wali kota sejalan dengan pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan prioritas pembangunan strategis.

"Jangan sampai pemerintah pusat ke utara, daerah ke selatan. Karena apapun prioritas dan arah pemerintah pusat betul-betul harus sejalan, harus inline dengan pemerintah pusat agar program yang ada betul-betul dukungan dari daerah itu nyata dan ada," jelas Jokowi.

Arahan Pusat

Selain itu, Jokowi juga menyindir kepala daerah yang tidak menjalankan program pembangunan sesuai arahan pemerintah pusat.

Presiden lantas memberi contoh, program pembangunan waduk dan saluran irigasi primer dikerjakan pemerintah pusat karena memerlukan biaya sangat besar.

Namun, untuk saluran irigasi sekunder dan tersier yang mencapai sawah-sawah masyarakat, sebaiknya bisa dikerjakan pemerintah daerah.

"Tapi dalam kenyataanya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam yang waduknya sudah (dibangun) tapi irigasi sekunder dan tersiernya untuk masuk ke sawah itu tidak ada. Mestinya kalau seperti itu disampaikan (kepada) pemerintah pusat lewat gubernur jika tidak memiliki kemampuan membuat itu, sehingga diminta pemerintah pusat untuk membantu," katanya.

Ia lalu mencontohkan kondisi lain saat pemerintah pusat sudah membantu membangun pelabuhan.

Tetapi akses jalan menuju pelabuhan meski hanya 6 kilometer, tidak kunjung diselesaikan pemerintah daerah.

Akibatnya, fungsi pelabuhan tidak berjalan maksimal.

"Tiap tahun tidak dikerjakan sehingga pelabuhan tidak berjalan dengan baik. Sebetulnya tidak apa-apa kalau enggak punya kemampuan ya tulis saja (meminta bantuan) pemerintah pusat. (Nanti) bisa diserahkan ke Kementerian PUPR," tegasnya.

Anggaran Pilkada

Presiden juga meminta kepala daerah menyelesaikan administrasi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pasalnya, Pilkada serentak bakal berlangsung dalam waktu dekat.

"Yang berkaitan dengan Pilkada, saya minta urusan anggaran untuk Pilkada harus segera selesai," kata Jokowi.

Ia juga meminta kepala daerah segera berkoordinasi mengenai keamanan Pilkada 2024 dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Sebab, dalam Pilkada serentak, keamanan berbagai daerah harus kuat. "Ini belum pernah kita memiliki pengalaman untuk Pilkada serentak.

Kalau dulu tidak serentak, keamanan bisa dibantu dari kabupaten lain, dari provinsi lain, dari daerah lain. Sekarang semua serentak sehingga betul-betul ini dibicarakan," ucap dia.

Jika kepala daerah merasa ragu dengan kekuatan keamanan di daerahnya, Jokowi meminta hal itu disampaikan langsung kepada Kapolda dan Kapolri.

"Kalau provinsi disampaikan ke Kapolri langsung. Karena ini menyangkut keamanan dan ketertiban di dalam kegiatan Pilkada yang akan kita lakukan di bulan November," pungkasnya. (tribunnetwork)