Tolak Revisi UU Pilkada, Reza Rahardian: Negara Ini Bukan Punya Keluarga Tertentu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aktor Reza Rahadian ikut unjuk rasa di depan kompleks DPR RI karena mengaku gelisah dengan situasi demokrasi Indonesia saat ini.

Adapun demo yang berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia untuk menuntut supaya DPR RI tak menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat ambang batas pencalonan kepala daerah.

"Saya tidak mewakili kepentingan apapun. Saya tidak punya kepentingan personal. Saya tidak ikut dalam partisipasi politik praktis apapun."

"Saya hadir hari ini sebagai rakyat biasa bersama teman-teman semua, selain suara orang-orang yang gelisah hari ini melihat demokrasi kita seperti ini," ucap Reza dilansir YouTube Kompas TV, Kamis (22/8/2024).

Reza Rahadian menegaskan Indonesia bukan milik keluarga tertentu.

Oleh sebab itu, Reza mengajak publik untuk terus mengawal putusan MK ini.

"Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Kalau ada nomor dalam undang-undang kemudian hanya dibela untuk keluarga tertentu miris melihat ini semua."

"Dan hati teman-teman semua yang ada di sini semoga kita bisa mengawal ini terus," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, DPR memutuskan menunda rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, selaku pimpinan sidang paripurna, menyebut sidang ditunda karena jumlah anggota DPR RI yang hadir tidak memenuhi kuorum.

"Rapat-rapat dalam pengambilan keputusan atau rapat paripurna harus memenuhi aturan dan tata tertib yang berlaku," kata Dasco, Kamis.

"Setelah diskors sampai dengan 30 menit, tadi peserta rapat tidak memenuhi kuorum sehingga sesuai dengan aturan yang ada bahwa rapat tidak bisa diteruskan."

"Sehingga acara pada hari ini, pelaksanaan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada otomatis tidak bisa dilaksanakan," imbuhnya.

Rapat Ditunda

Wakil Ketua DPRD Sufmi Dasco Ahmad menegaskan rapat kali ini ditunda.

Menurutnya, DPR mengikuti aturan dan tata tertib yang ada di mana pimpinan DPR harus menggelar rapat badan musyawarah (Bamus) kembali.

"Kalau sidang hari ini kita tunda, kita ada mekanisme nanti kan harus di-Rapim-kan lagi di-Bamus-kan lagi. Jadi pada hari ini kita DPR mengikuti aturan dan tatib yang ada sehingga hari ini pengesahan tidak dapat dilaksanakan," ucapnya.

Lalu ketika ditanya soal peluang pengesahan revisi UU Pilkada akan dilaksanakan sebelum pendaftaran calon kepala daerah pada 27 Agustus 2024 mendatang, Dasco belum bisa memberikan kepastian.

"Ya, kita akan lihat juga mekanisme yang berlaku. Apakah nanti akan diadakan Rapim dan Bamus karena itu ada aturannya, saya belum bisa jawab. Kita akan lihat nanti, ya, dalam beberapa saat ini," tuturnya.

Sementara itu, saat ini rencana pengesahan revisi UU Pilkada menuai banyak protes dari masyarakat.

Ketika disinggung apakah DPR akan tetap melanjutkan pengesahan ini meski ada banyak penolakan, Dasco meminta publik untuk menunggu.

"Ya, nanti kita akan lihat perkembangannya, ya, kita akan rapatkan dan kita DPR adalah lembaga perwakilan rakyat dan tentunya juga akan melihat aspirasi dari rakyat," ucapnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com