Pemangku Kepentingan Hadiri Pertemuan Bahas Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial 2024

Pertemuan ini diharapkan dapat menciptakan landasan kebijakan yang kuat untuk pelaksanaan program literasi di daerah, memperkuat kerjasama dan jejaring antara perpustakaan daerah dan pemangku kepentingan, serta mendorong perluasan program melalui replikasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial secara mandiri dan berkelanjutan.

Sambutan pembukaan dan penutupan acara diberikan oleh Perpustakaan Nasional dan Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi, dan diikuti oleh sekitar 10 pemangku kepentingan provinsi non-perpustakaan, termasuk DPMPD, Biro Pemerintahan Kabupaten, Dinas Perpustakaan Provinsi, Dinas Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Desa/Kelurahan, serta Kepala Desa dan Lurah.

Pertemuan ini bukan hanya menjadi ajang untuk mengatasi tantangan yang ada dalam upaya peningkatan literasi, tetapi juga menjadi forum untuk mencari solusi inovatif, mencapai konsensus, dan menjalin kemitraan strategis demi keberlanjutan program literasi di Indonesia.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/adv)