MPR RI dan Unila Gelar Sarasehan Kehumasan Evaluasi Layanan Publik

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung - Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FKIP Unila Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd menekankan pentingnya kolaborasi antara dunia pendidikan dan pemerintahan.

Hermi menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami dinamika pelayanan publik dan informasi di Indonesia.

“Melalui acara ini, mahasiswa dapat memperoleh wawasan langsung mengenai tantangan dan strategi peningkatan layanan publik,” ungkapnya dalam Forum Konsultasi Publik: Sarasehan Kehumasan dengan tema “Evaluasi Terhadap Efektivitas Layanan Penerimaan Delegasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai Aspek Pelayanan terhadap Publik di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI, Jumat (8/11/2024).

Acara dihelat MPR RI bekerjasama dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung (Unila).

Dihadiri oleh 100 mahasiswa FKIP Unila ini berlangsung di Ballroom Radisson Hotel, Bandar Lampung, dengan tujuan untuk mengevaluasi efektivitas layanan publik serta meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam pelayanan informasi dan dokumentasi.

Plt. Sekjen MPR RI, Siti Fauziah, SE., MM menegaskan komitmen MPR RI dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, cepat, dan responsif.

“Melalui evaluasi terhadap PPID, kami berupaya meningkatkan aksesibilitas informasi publik agar dapat dinikmati oleh masyarakat luas, sekaligus mendukung penguatan kapasitas kelembagaan dan layanan yang prima,” ujar Siti Fauziah.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber kompeten dari MPR RI, yaitu Yenita Revi, S.E., Kepala Subbagian Hubungan antar Lembaga, dan Djarot Widiarto, S.H., Kepala Subbagian Pembaritaan dan Layanan Informasi.

Perwakilan Unila Dr. Yunisca Nurmalisa, M.Pd., Ketua Program Studi PPKn FKIP Unila yang memberikan perspektif akademis mengenai pentingnya pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam lingkup pemerintahan.

Para narasumber menyampaikan materi tentang peran PPID dalam mendukung layanan informasi yang baik kepada masyarakat, prosedur pengelolaan informasi publik, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi layanan ini.

Dr. Yunisca mengatakan, keterbukaan informasi dan kemudahan akses merupakan bagian penting dari prinsip demokrasi yang perlu diwujudkan dalam setiap lembaga pemerintah.

Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana layanan PPID dan penerimaan delegasi di Sekretariat Jenderal MPR RI berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses layanan agar dapat ditingkatkan di masa depan.

Hasil evaluasi menunjukkan berbagai pencapaian positif, seperti peningkatan kecepatan proses layanan delegasi dan peningkatan aksesibilitas informasi publik melalui penggunaan saluran digital yang lebih mudah diakses masyarakat.

Hal ini diharapkan dapat memperkuat kelembagaan di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI dan Unila, yang secara konsisten berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi.