Berita Terkini Nasional

Pengacara Guru Supriyani Tak Puas Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito Hanya Dicopot

Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, hanya dicopot dari jabatannya atas dugaan pemerasan.

Editor: taryono
Tribun Sultra
Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, hanya dicopot dari jabatannya atas dugaan pemerasan. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, hanya dicopot dari jabatannya atas dugaan pemerasan.

Pengacara guru Supriyani, Andri Darmawan, tak puas langkah pencopotan tersebut.

Karena itu,  Andri meminta Kapolri Listyo Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap dua oknum polisi tersebut. 

Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani.

Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. 

"Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum, oknum itu harus ditindak dengan cepat," ucap Andri dalam tayangan YouTube NusantaraTV, Jumat (15/11/2024).

Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik dua oknum polisi tersebut. 

Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito.

"Sekarang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, kami juga hadirkan kepala desa Ibu Supriyani," ungkapnya.

"Saya pikir harus ada tindakan yang cepat lagi Pak Kapolri, supaya cepat ada kepastian bukan hanya sekedar dicopot, harus cepat proses etiknya."

Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. 

Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera.  

"Kalau dicopot kan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka, misalkan meminta uang Rp2 juta, Rp50 juta," ujar Andri.  

"Itu kan harusnya di pihak Propam ditindak cepat. Ini kan sudah ada pemanggilan semua, sudah ada pemeriksaan saksi. Saya pikir ini bisa dibuat cepat." 

"Kata Kapolri kalau terbukti, kami ada buktinya kok saksi-saksinya, termasuk rekaman video juga," tandasnya.

Pledoi Supriyani Ditolak JPU 

Nota Pembelaan atau pledoi yang diajukan kubu guru Supriyani ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra)., Kamis (14/11/2024).

Pledoi setebal 188 halaman berjudul 'Orang Susah Harus Salah' itu dibacakan  Andri Darmawan. 

Meski kekeh membantah telah menganiaya anak Aipda WH, nota pembelaan Supriyani tetap ditolak jaksa. 

Dalam tanggapannya, jaksa menyebut, argumen kuasa hukum tidak dapat menghapuskan perbuatan Supriyani yang telah terbukti di persidangan. 

"Fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan," tegas jaksa, dikutip dari TribunnewsSultra.com.

Selain itu, jaksa menilai, kuasa hukum Supriyani terlalu subjektif dalam membela sang klien. 

Menurutnya, kuasa hukum Supriyani seolah pura-pura tidak paham dengan fakta persidangan yang telah terungkap.

"Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang pada bagian mana yang masih belum paham, atau justru penasehat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut," ujarnya.

Jaksa juga menegaskan, bahwa pihaknya telah memenuhi syarat untuk memberikan dakwaan dan tuntutan pidana terhadap Supriyani. 

Begitu pula dengan bukti-bukti yang ditunjukkan jaksa selama persidangan berlangsung. 

Sehingga, jaksa menilai pledoi yang dibacakan kuasa hukum Supriyani tidaklah benar. 

"Karena menurut kami justru penasehat hukum gagal paham dalam melihat cara pembuktian perkara ini," ujarnya.

Jaksa juga membantah tuduhan kubu Supriyani yang menyebut pihaknya ragu-ragu memberikan tuntutan lepas dari segala tuntutan hukum kepada sang guru

Ia menjelaskan, bahwa meski lepas dari segala tuntutan hukum diberikan, Supriyani tetap dianggap sah dan meyakinkan menganiaya anak Aipda WH.

"Namun, tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana. Dan tidak ada keragu-raguan sedikit pun bagi penuntut umum membuktikan dakwaannya," ujar Bustanil.

"Kami penuntut umum meyakini betul adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi dengan alasan perbuatan tersebut tidak dilandaskan dengan niat batin jahat," jelasnya menambahkan.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com 

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved