Forum Ulama Ajak Masyarakat Teliti Sebelum Lakukan Boikot

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Jakarta- Masyarakat diimbau untuk lebih teliti dalam menyebarkan dan melihat ajakan boikot. 

Seruan ini disampaikan Forum Bahtsul Masa’il di Pondok Buntet Pesantren, Cirebon.

Forum ini digelar sejumlah ulama dan perwakilan pesantren dari Jawa dan Madura pada Kamis (31/9/2024) lalu.

Boikot harus dilakukan berdasarkan legitimasi syariat yang kuat agar tidak salah sasaran sehingga membawa mudharat kepada masyarakat Indonesia.

Ketua Bahtsul Masa’il Se-Jawa Madura, Abbas Fahim menjelaskan bahwa boikot memang diperbolehkan dalam hukum islam sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan. 

Dia melanjutkan, para ulama menyepakati bahwa boikot diperbolehkan jika memenuhi dua syarat.

"Pertama, harus ada bukti keterkaitan produk dengan pihak yang melakukan kezaliman. Kedua, boikot tidak boleh menyebabkan dampak negatif besar seperti PHK massal tanpa solusi," ungkap Abbas.

Abbas mengatakan, diperlukan bukti yang kuat dan valid bagi perusahaan-perusahaan yang dituduhkan terafiliasi Israel. 

Dia mencontohkan PT Rekso Nasional Food pemegang lisensi McDonald's di Indonesia yang kerap menjadi sasaran boikot karena diduga memiliki afiliasi dengan Israel. 

Meski demikian, aksi tersebut telah memberikan dampak ekonomi khususnya bagi karyawan lokal yang bekerja di gerai-gerai waralaba terkait. 

Forum juga mengimbau masyarakat untuk lebih cermat dan selektif dalam menyikapi informasi yang beredar terkait daftar produk boikot.

Abbas mengatakan, hal ini dilakukan agar aksi boikot yang dilakukan tidak justru merugikan masyarakat Indonesia sendiri. 

Di samping itu, forum menyarankan agar keputusan terkait boikot produk dilakukan melalui kebijakan pemerintah, mengingat dampaknya yang luas dan menyangkut kepentingan publik.

Forum Bahtsul Masa’il diadakan sebagai bagian dari peringatan Hari Santri Nasional 2024. 

Diskusi tersebut juga dilakukan sekaligus untuk memberi panduan syariat bagi umat muslim terkait polemik gerakan boikot yang semakin marak di masyarakat.