Menko Pangan Zulkifli Hasan Pastikan Tak Impor Beras di Tahun 2025

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memastikan tak akan melakukan impor 4 kebutuhan di Tahun 2025.

Empat kebutuhan tersebut yakni impor beras, gula, garam dan jagung. Tak hanya 4 kebutuhan tersebut, Zulkifli Hasan juga menegaskan tak akan impor pakan ternak.

Kepastian itu disampaikan Menteri Zulhas saat kunjungan kerja di Lampung, Sabtu (28/12/2024) pagi.

Tak sendiri, Zulhas mengunjungi Lampung bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Di antaranya yakni Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol, Menteri Perdagangan, Budi Santoso, Menteri Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan dan beberapa menteri lainnya serta sejumlah Dirjen dan Wamen.

Hadir dalam kesempatan itu Forkopimda, Walikota dan Bupati Se-Lampung dan sejumlah OPD. Para menteri Kabinet Merah Putih tersebut mendengarkan pemaparan capaian hasil serta persoalan yang masih ada di Lampung, yang disampaikan Pj Gubernur Lampung, Samsudin, di Rumah Dinas Gubernur, Mahan Agung.

Sebelum memastikan persoalan impor pangan tersebut, Zulhas memimpin rapat yang berkaitan dengan program swasembada pangan.

Di hadapan awak media, Zulkifli Hasan mengatakan, program swasembada pangan sangat penting karena merupakan program prioritas utama Presiden RI, Prabowo Subianto.

"Saya ucapkan terima kasih, di tengah libur ini, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota dapat hadir, karena yang kita bahas ini merupakan sangat penting," kata Zulhas di Mahan Agung.

"Kami bahas program prioritas utama dari Presiden Pak Prabowo yakni program swasembada pangan, yang sedianya swasembada pangan ini 2028-2029 dan dimajukan lagi jadi 2027," sambungnya.

Lebih lanjut Zulhas menyampaikan, pihaknya telah memutuskan pada tahun 2025 tidak melakukan impor beras, gula, garam dan jagung serta pakan ternak.

"Kami telah putuskan, tahun depan tidak ada impor 4 kebutuhan itu jadi masyarakat silakan tanam padi yang banyak harganya akan bagus," katanya.

Dia menjelaskan, untuk mewujudkan program tersebut pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang menjadi hambatan.

"Pertama kalau ingin cepat swasembada pangan itu ada dua, pertama optimalisasi yang ada, kedua bangun baru, bangun baru perlu waktu, yang cepat itu optimalisasi, yaitu irigasi, ada dua juta lahan tadah hujan yang akan kami bangun irigasinya dan kami sudah mengeluarkan inpresnya," jelasnya.

Dia juga mengatakan persoalan pendistribusian pupuk yang selama ini dinilai rumit juga akan diubah menjadi lebih mudah.

"Masalah pupuk di mana-mana datang kalau mau panen, pupuk itu harusnya ada sebelum tanam."

"Oleh karena itu aturan yang mengular itu sudah kami pangkas, nah saat ini kami buat aturan pupuk dari Kementan serahkan ke Pupuk Indonesia dan langsung ke para petani gapoktan, kios, pengecer atau distributor langsung," kata dia.

Dalam kesempatan itu juga Zulhas menyatakan, untuk merealisasikan program swasembada pangan, para penyuluh pertanian ke depan akan diambil alih oleh pemerintah pusat.

"Penyuluh yang akan ditarik ke pusat, inpresnya sudah ditandatangani semua, mudah-mudahan segera Insya Allah ditandatangani Pak Presiden Prabowo."

"Nanti akan diupgrade para penyuluh-penyuluh. Semoga 2027 Insya Allah bisa swasembada pangan secara penuh," ucapnya.

Disinggung berkait persoalan singkong di Lampung, Zulhas menyampaikan sudah di-handle Pj Gubernur Samsudin.

"Singkong sudah diteken (tanda tangan Pj Gubernur)," pungkasnya.

7 Kabupaten 0 Persen Pengelolaan Sampah

Di sisi lain, terungkap ada 7 kabupaten/kota di Lampung yang hingga kini masih menyisakan persoalan sampah. Bahkan, penanganan sampah di 7 kabupaten/kota itu 0 persen!

Data tersebut diungkap Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol, saat kunjungan kerja di Lampung pada Sabtu (28/12/2024).

Tak sendiri, Hanif Faisol mengunjungi Lampung bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Di antaranya yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, Budi Santoso, Menteri Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan dan beberapa menteri lainnya serta sejumlah Dirjen dan Wamen.

Hadir dalam kesempatan itu Forkopimda, Walikota dan Bupati Se-Lampung dan sejumlah OPD. Para menteri Kabinet Merah Putih tersebut mendengarkan pemaparan capaian hasil serta persoalan yang masih ada di Lampung, yang disampaikan Pj Gubernur Lampung, Samsudin, di Rumah Dinas Gubernur, Mahan Agung.

Menurut Hanif Faisol, pemerintah provinsi memiliki kebijakan melakukan kontrol dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyelenggarkan pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

"Walikota/Bupati berkewajiban menyediakan anggaran yang cukup untuk mengelola sampah."

"Bupati dan Walikota memiliki tanggung jawab sepenuhnya sebagaimana amanat UUD lingkungan hidup nomor 18 tahun 2008, dan dalam UUD tersebut memiliki konsekuensi pidana apabila tidak dijalankan," kata Hanif Faisol, Sabtu.

Di Lampung, lanjut Faisol, tingkat penanganan sampah masih sangat jauh dari target.

"Seperti di Bandar Lampung, Tanggamus, Lampung Timur, Pesawaran, Tubaba, Lampung Utara dan Mesuji, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, penanganan sampah masih 0.0 persen," ujarnya.

Dalam kesempatan itu Faisol menekankan, agar Pemprov Lampung dan pemerintah kabupaten/kota melakukan perbaikan tata kelola sampah di Lampung.

Sebelumnya, Pj Gubernur Lampung, Samsudin memaparkan hasil capaian hingga persoalan yang ada di Lampung.

Satu di antaranya yakni persoalan sampah di Lampung.

Menurut Samsudin, potensi timbulan sampah (volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah tertentu dalam kurun waktu tertentu) rumah tangga di Lampung diproyeksikan meningkat dari baseline 2021 sebesar 1.572.381.01 ton per tahun menjadi 1.643.365.75 ton per tahun pada 2025

Hal tersebut menurutnya, seiring pertumbuhan populasi dan aktivitas domestik.

Samsudin menyampaikan, timbulan sampah yang dapat ditangani pada tahun 2023 baru sebesar 572.214.22 ton per tahun atau 33.96 persen.

Sedangkan pengurangan sampah di tahun 2023 sebesar 6.68 persen.

"Capaian tersebut jauh dari target kebijakan dan strategi daerah," kata Samsudin.

Adapun permasalahannya, lanjut dia, TPA di kabupaten/kota di Lampung dikelola dengan cara open dumping, hal ini dikarenakan dana terbatas.

"Kami mengusulkan TPA regional di Lampung yang mencakup, Bandar Lampung, Pesawaran, Metro dan Lampung Tengah."

"Kemudian perbaikan TPA open dumping menjadi TPA control landfil dan sanitory landefil dan penyediaan pusat daur ulang sampah di kabupaten/kota," papar Samsudin.

Untuk diketahui, open dumping adalah metode pembuangan sampah secara terbuka tanpa penanganan khusus.

Sementara control landfil adalah sistem pengelolaan sampah yang merupakan peralihan dari open dumping ke sanitary landfill. 

Sedangkan sanitory landefil yaitu metode pengelolaan sampah yang dilakukan dengan cara menumpuk, memadatkan, dan menimbun sampah di lokasi cekung.

Hadir di Lampung

Diberitakan sebelumnya, sejumlah menteri hadir di Lampung untuk mendengarkan pemaparan dari Pj Gubernur Lampung atas hasil capaian Provinsi Lampung Tahun 2024.

Acara dilaksanakan di Mahan Agung, Bandar Lampung, Sabtu (28/12/2024).

Pantauan Tribunlampung di lokasi sejumlah menteri hadir, seperti Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan dan beberapa menteri lainnya serta sejumlah Dirjen dan Wamen.

Hadir dalam kesempatan itu Forkopimda, Wali Kota dan Bupati se-Lampung dan sejumlah OPD.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Lampung Samsudin memaparkan sejumlah capaian hingga usulan semua sektor yang ada di Provinsi Lampung.

Hingga berita ini dikirim, Pj Gubernur masih memaparkan hasil capaian dan kendala di Provinsi Lampung.

( Tribunlampung.co.id / Riyo Pratama )