Respons Menko Zulhas Ditanya Soal Harga Singkong di Lampung, 'Sudah Diteken'

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Persoalan harga singkong di Lampung yang sempat mendapat banyak keluhan dari petani, turut mendapat respons dari Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas).

Sayangnya, Menko Zulhas enggan membahas lebih lanjut mengenai harga singkong di Lampung yang sempat menjadi polemik tersebut.

Saat diwawancarai awak media seusai rapat di rumah dinas gubernur, Mahan Agung, Sabtu (28/12/2024), Menko Zulhas hanya merespons singkat ketika ditanya terkait harga singkong di Lampung.

"(Harga) singkong sudah diteken (tanda tangan Pj Gubernur)," kata Menko Zulhas.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Lampung akhirnya menetapkan harga singkong Rp 1.400 per kg berlaku mulai Selasa (23/12/2024).

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan larangan impor tepung tapioka ke Lampung.

Penetapan ini dilakukan setelah Pemprov Lampung rapat bersama sejumlah OPD, perwakilan DPRD Lampung, perwakilan perusahaan, petani singkong, dan akademisi, Senin (23/12/2024).

Terkait hal ini, Perwakilan PT Umas Jaya Agrotama, Willy yang ikut dalam rapat tersebut mengatakan, pihaknya mendukung pembatasan impor Tapioka ke Lampung serta harga terbaru tersebut.

Pasalnya, impor yang tidak terkontrol dapat menjadi ancaman baik bagi pengusaha maupun petani.

"Kalau impornya masih begini, ini ancaman. Impor ini kebanyakan ke Jawa dan market Lampung ini ke Jawa."

"Tinggal bagaimana pemerintah pusat mengatur impornya,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi yang juga hadir dalam rapat tersebut mengatakan, keputusan yang dihasilkan dalam rapat tersebut bersifat final. 

Dia berharap, harga singkong terbaru serta aturan larangan impor tapioka ini bisa membuat kesejahteraan petani meningkat.

"Harga sudah disepakati, DPRD juga sepakat ke depan akan kita buat regulasinya mungkin dalam bentuk Perda atau Pansus, kita lihat dinamikanya," kata Wahrul.

"Selain itu disepakati juga larangan impor tapioka, dan Pj Gubernur dan kami akan berkoordinasi dengan Polda Lampung dan pihak berwajib untuk menutup akses kedatangan barang impor ini baik di pelabuhan ataupun di perbatasan," pungkasnya.