Pengamat Unila: Makan Bergizi Gratis Harus Ada Desentralisasi

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pengamat Ilmu Pemerintahan Unila Sigit Krisbintoro menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperuntukan siswa, ibu hamil dan menyusui sebagai janji politik Presiden Prabowo Subianto sangat relevan untuk peningkatan gizi siswa dan Ibu hamil serta menyusui dalam rangka pencegahan stunting.

Tetapi, ada yang perlu dipikirka dan diperhatikan menjalankan program ini seperti, perencanaan, dan melibatkan beberapa stagholeder.

Pertama, program harus direncanakan secara matang dan wajib melibatkan pemerintah Daerah hingga Pemerintah Desa, lalu keterlibatan sekolah, LSM, UMKM, BUMDES, PKK, dan ahli gizi.

Pola kemitraan semua unsur tersebut harus dibangun melalui pembuatan kebijakan yang terarah dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat lokal, ini juga sebagai bentuk partisipasi semua elemen masyarakat untuk mensukseskan MBG.

"Kedua, MBG ini haruslah berorientasi pada produk lokal, tentu ini berkaitan dengan pembangunan ketahanan pangan daerah, jadi makanan bergizi yang dibuat harus terdapat di daerah tersebut dan mengutamakan produk di daerah tersebut, agar terjadi peningkatan ekonomi di daerah tersebut," ujarnya, Senin (6/1/2025).

Ketiga, yang harus diperhatikan adalah distribusi makanan bergizi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang merupakan dapur makanan ke tempat sasaran, sekolah dan tempat Ibu Hamil dan Ibu Menyusui.

"Ini perlu adanya desentralisasi pengelolaan dan kerjasama yang baik, agar distribusi makanan tidak terkendala," tukasnya.

Untuk itu, diperlukan kerjasama dengan pemerintah desa lembaga- lembaga yang ada desa, Lembaga swadaya nasyarakat.

Keempat, MBG tentu harus dikaitkan dengan ketahanan dan kedaulatan pangan dan peningkatan ekonomi lokal, ini tentu perlu adanya ide dan gagasan dari para akademisi bagaimana membangun daerah dalam menopang MBG.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)