18 Tahun Mengajar, Warjan Cuma Ingin Diangkat PPPK Penuh di Lampung Tengah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Lampung Tengah - Warjan dan ratusan guru honorer lain di Kabupaten Lampung Tengah meluapkan keluhannya saat aksi unjuk rasa di kantor Pemdan dan di kantor DPRD setempat.

Sudah 18 tahun Warjan mengabdi sebagai tenaga pengajar atau guru SD di Kecamatan Bumi Nabung, Lampung Tengah tapi sampai hari ini dirinya masih berstatus honorer. 

Dirinya mengaku, sejak 2006 hingga memasuki awal tahun 2025 ini dia hanya satu capaian yang dia inginkan saat menjadi seorang guru, yakni diangkat PNS.

Warjan sudah 2 kali ikut penjaringan CPNS dan 4 kali ikut penjaringan PPPK, tapi semuanya gagal. 

"Sekarang status saya sebagai honorer atau PPPK paruh waktu. Dengan pengabdian saya selama ini, saya tentunya pingin diangkat sebagai PPPK full time, bukan hanya paruh waktu saja," katanya di sela-sela unjuk rasa, Senin (13/1/2025).

Dalam kesehariannya Warjan mengajar sebagai guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Kampung Bumi Nabung Ilir, Kecamatan Bumi Nabung.

Dia mengaku, sepanjang dia mengajar di sekolah tersebut, gajinya tidak pernah tetap atau selalu berubah-ubah.

Dengan posisinya sebagai kepala keluarga, tentu Warjan juga butuh kepastian gaji untuk menunjang hidupnya.

"Saya dua tahun pertama digaji Rp 400 ribu per bulan, kemudian Rp 250 ribu per bulan, pernah naik jadi Rp 1,2 juta per bulan, dan terakhir Rp 800 ribu sebulan," ungkapnya.

"Gaji saya berubah tiap ganti kepala sekolah, besar kecilnya gaji saya ya yang nentukan kepala sekolah," tambah dia.

Menurut Warjan, dia dan honorer lain pun tidak puas dengan hanya menyandang status R2 dan R3 untuk saat ini.

Meskipun mendapatkan NIP dan berstatus PPPK paruh waktu, dia tetap saja minder dengan "anak baru" yang sekarang sudah diterima PNS atau PPPK tanpa ribet.

Sehingga, dia pun rela menempuh jarak 70 kilometer untuk bersama tenaga honorer lainnya menyampaikan keluhan dalam aksi unjuj rasa hari ini.

"Kami adalah tenaga non-ASN yang sudah mengabdi puluhan tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Tentu saja pengakuan, kepastian pekerjaan, serta legalitas dari pemerintah yang kami tuntut paling pertama," ungkapnya.

Warjan pun senpat dicegah oleh kepala sekolah tempat dia mengajar agar mengurungkan diri melalukan unjuk rasa.

Hal itu dialaminya sehari sebelum berangkat ke Kecamatan Gunung Sugih, larangan itu diterima melalui pesan dan lisan dari kepala sekolah.

Bahkan, Warjan mendengar guru lain pun mendapat perlakuan serupa, dilarang demo oleh kepala sekolah masing-masing.

"Meskipun sempat dicegah tapi saya tetap berangkat. Kabarnya temen-temen honorer lainnya pun juga dilarang demo sama kepala sekolahnya," kata dia.

"Saya juga ingin mengungkapkan rasa bahwa honorer itu butuh status pekerjaan yang lebih pasti dan pengakuan layak atas pengabdiannya," tandasnya.

Sedikitnya ada sejumlah tuntutan honorer berstatus R2 dan R3 kepada pemerintah dalam aksi demo tersebut, diantaranya :

1. Segera sahkan RPP Manajemen ASN turunan UU 20 Tahun 2023 tentang ASN dan mengakomodasi honorer database BKN (R2, R3) dalam sistem PPPK penuh waktu.

Menuntut agar honorer berstatus R2 dan R3 dapat diangkat sebagai PPPK full time, bukan hanya paruh waktu.

2. Terbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Pengangkatan tenaga non-ASN database BKN ke PPPK full time. 

3. Menolak rekrutmen CPNS 2025 sebelum pengangkatan non-ASN database BKN (R2, R3) sebagai PPPK full time. 

4. Segera revisi UU 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur tidak boleh melewati 30 persen belanja pegawai.

5. Tenaga non-ASN database BKN (R2, R3) menolak diangkat sebagai PPPK paruh waktu dan meminta agar status honorer dinaikkan menjadi PPPK penuh waktu.

6. Pengangkatan non-ASN database BKN (R2, R3) wajib berdasarkan masa kerja.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Fajar Ihwani Sidiq)