Elpiji 3 Kg Langka di Labuhan Dalam Bandar Lampung

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pemilik warung di kawasan Labuhan Dalam, Tanjung Senang, Bandar Lampung, Mawan Sianturi (58), mengungkapkan belakangan ini terjadi kelangkaan elpiji 3 kg. 

Ia mengaku tidak mengetahui penyebab kelangkaan gas subsidi tersebut. 

Bahkan, puluhan tabung gas di warungnya sudah kosong sejak 1 Febuari 2025.

"Gas elpiji 3 kg kosong sejak Sabtu kemarin. Kelangkaan gas ini terjadi cukup lama. Setelah Lebaran 2024 kemarin pengiriman gas mulai tidak lancar," kata Mawan, Senin (3/2).

Menurut dia, kelangkaan gas elpiji 3 kg sangat menyulitkan masyarakat. 

"Gas elpiji 3 kg ini sangat ekonomis untuk rumah tangga. Selain murah, ya beratnya juga masih terjangkau bagi ibu-ibu. Jadi mayoritas rumah tangga di Bandar Lampung ini menggunakan gas elpiji 3 kg," ungkapnya.

"Kalau gas pink (5,5 kg) ini jarang peminat. Alasan konsumen berat, susah dibawa pakai kendaraan roda dua. Maka yang paling pas ya gas elpiji 3 kg ini. Sebab enteng, ibu-ibu masih mampu menenteng," tuturnya.

Terkait kebijakan pemerintah melarang pengecer menjual elpiji 3 kg, ia hanya bisa pasrah.

"Ya kalau kebijakannya begitu ya mau gimana. Sebagai masyarakat kecil kami tidak bisa berbuat apa-apa. Biarkan saja kalau pemerintah mau menindas rakyatnya. Mau dimatikan secara perlahan ya kami bisa apa," ucapnya.

"Gas ini kan dibuat untuk rakyat kecil. Tapi nyatanya banyak ditemukan yang pake kendaraan Pajero menukar gas di sini. Ya gimana aturannya juga belum jelas," sambung dia.

Menurutnya, daripada gas elpiji 3 kg tidak diecer lagi, lebih baik hilangkan saja subsidinya.

"Naikkan aja harganya asal jangan langka seperti ini. Bila perlu hapus saja subsidinya asal tersedia gasnya yang 3 kilogram. Bayangkan kalau ibu-ibu mau bawa gas yang berat, apakah mampu bawanya. Karena gas ini kebutuhan ibu-ibu. Jarang laki yang mau nukar-nukar gas ini," tegasnya.

Dia berharap pemerintah bijak dalam mengambil kebijakan dan berpihak kepada rakyat.

"Kalau begini kan susah. Di Jakarta itu sampe antre. Kan kasihan. Seharusnya bijaklah pemerintah. Pejabat-pejabat itu berpikir gimana kalau mereka di posisi kami harus mengantre, harus menunggu," ucap dia.

“Kalau tidak ada gas gimana. Misal kita mau bikinin anak sarapan karena mau buru-buru ke sekolah terus harus antre di pangkalan yang jauh. Akhirnya tidak keburu dan anak tidak sarapan. Ini tidak berpihak sama sekali,” tandasnya.