Perencana Bappenas Andi Setyo Ungkap Tantangan SDGs Indonesia Era Trump

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Jakarta - Perencana Bappenas Andi Setyo Pambudi mengungkap tantangan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) Indonesia era Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Sebab, menurut Andi Setyo, Donald Trump kembali menarik negaranya keluar dari Perjanjian Paris.

Andi menilai upaya Donald Trump tersebut sebagai kabar mengejutkan untuk Indonesia. Sebab kebijakan ini tidak hanya menjadi ancaman global terhadap agenda lingkungan.

Tetapi juga memicu kekhawatiran besar bagi Indonesia, yang tengah berjuang mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Kebijakan Trump itu, menurut Andi Soetya, juga mengganggu momen hari Lingkungan Hidup Indonesia yang diperingati setiap 10 Januari selalu menjadi momentum refleksi bagi bangsa ini untuk menguatkan komitmen menjaga keberlanjutan. 

"Keputusan AS di bawah kepemimpinan Trump untuk meninggalkan Perjanjian Paris membawa dampak domino terhadap upaya internasional dalam memitigasi perubahan iklim," ujar Andi dalam pers rilis yang diterima Tribunlampung,co,id, Kamis (6/2/2025).

Menurut Li Cheng dari Beijing University, lanjut Andi Setyo, penarikan diri AS akan memengaruhi kemitraan global dalam transisi energi bersih, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. 

Dalam konteks domestik, Indonesia sudah menghadapi tantangan besar, mulai dari penggundulan hutan, kenaikan emisi gas rumah kaca, hingga meningkatnya frekuensi bencana alam akibat perubahan iklim.

Deforestasi yang terus terjadi, misalnya, menyumbang sekitar 25 persen emisi karbon Indonesia, menurut data terbaru Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Tanpa komitmen global yang kuat, upaya Indonesia dalam mencapai pembangunan rendah karbon menjadi semakin sulit.

Di sisi lain, isu konservasi sumber daya alam juga membutuhkan perhatian serius. Perlindungan mata air yang menjadi sumber utama kehidupan masyarakat di berbagai wilayah kerap diabaikan dalam pembangunan infrastruktur yang masif.

Misalnya, wilayah pegunungan di Jawa Barat yang menjadi sumber mata air bagi jutaan penduduk mulai menghadapi ancaman akibat pembukaan lahan yang tidak terkendali. 

Selain itu, pengawasan maladministrasi di sektor-sektor terkait perubahan iklim dan lingkungan hidup menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan lembaga pengawas eksternal pelayanan publik di negeri ini. Tanpa pengawasan yang kuat, banyak regulasi lingkungan hanya akan menjadi dokumen tanpa implementasi nyata.

Manajemen risiko pembangunan nasional juga harus menjadi fokus utama dalam menghadapi isu perubahan iklim. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kapasitas adaptasi melalui perencanaan strategis yang mempertimbangkan risiko iklim pada setiap tahapan pembangunan. 

Menurut Eko Prasetyo dari Universitas Gadjah Mada, integrasi analisis risiko dalam kebijakan pembangunan, seperti perencanaan infrastruktur, harus menjadi prioritas. Misalnya, desain pembangunan wilayah pesisir harus mencakup mitigasi risiko banjir akibat naiknya permukaan laut.

Pendekatan ini tidak hanya mengurangi kerugian ekonomi tetapi juga melindungi ekosistem penting di wilayah tersebut.