Ratusan Mahasiswa di Lampung Tolak Penghapusan Beasiswa

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Ratusan mahasiswa yang bernaung di bawah Aliansi Mahasiswa Lampung menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRD Lampung, Senin (17/2/2025). 

Mereka mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, termasuk penghapusan beasiswa.

Dalam aksinya, ratusan mahasiswa mengusung berbagai atribut bendera, banner maupun spanduk bertuliskan, “Pendidikan Jadi Taruhan”, “Indonesia Cemas, Darurat Pendidikan”, dan “Alerta, Alerta!”

Presiden BEM Poltekes Lampung Rianda Akma Putra mengatakan, aksi tersebut ditujukan untuk mempertanyakan kebijakan efisiensi anggaran yang belakangan diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. 

Selain itu, aksi itu juga untuk mengawal isu hak asasi manusia (HAM) saat penggusuran lahan di Desa Sabah Balau, Lampung Selatan beberapa waktu lalu.

"Pertama, kami menuntut pemerintah pusat untuk mengkaji ulang terkait Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan menjadikan pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama," kata Rianda. 

Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran jangan sampai membebani mahasiswa dengan menghapuskan program beasiswa maupun Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. 

Tuntutan kedua, pihaknya menuntut Pemprov Lampung untuk mengevaluasi kinerja aparat dalam penanganan kasus HAM. 

"Kami minta agar tindakan represif yang dilakukan saat penggusuran di Sabah Balau dievaluasi, jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi," imbuhnya.

Terakhir, pihaknya meminta Pemkot Bandar Lampung mencarikan solusi konkret dalam penyelesaian masalah sampah, banjir, dan infrastruktur. 

"Jangan sampai permasalahan banjir dan sampah di Bandar Lampung ini terus terulang setiap tahun tanpa ada solusi penyelesaian yang jelas," pungkasnya.

Sementara itu, DPRD Lampung berkomitmen bakal menampung dan mengawal aspirasi mahasiswa. 

Hal itu diungkapkan anggota Komisi V DPRD Lampung Syukron Mukhtar seusai menemui ratusan mahasiswa. 

"Ada tiga poin tuntutan mahasiswa hari ini. Pertama, mereka berharap kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak terhadap sektor pendidikan dan sektor kesehatan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat," ujar Syukron kepada awak media.

"Kami berkomitmen, bahkan sebelum bertemu dengan mahasiswa, saya sudah beberapa kali mengatakan di media bahwa efisiensi anggaran jangan sampai berpengaruh terhadap program pendidikan, termasuk beasiswa maupun program KIP (Kartu Indonesia Pintar) mahasiswa, dan ini akan terus kita kawal," kata dia.