Berita Terkini Nasional

Dedi Mulyadi Sudahi Karier Seorang Kepala Sekolah di Depok

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengambil gebrakan memecat kepala sekolah di Depok.

|
Editor: soni
Tribunnews.com/Danang Triatmojo
PECAT KEPSEK: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memecat Kepala SMAN 6 Depok, Jawa Barat pada Kamis (20/2/2025). Adapun pemecatan dilakukan lantaran Kepala SMAN 6 Depok itu tidak mengindahkan surat edaran terkait larangan study tour ke luar Jawa Barat. 

Tribunlampung.co.id, Depok - Belum genap 24 jam menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, langsung mengambil gebrakan, yaitu memecat kepala sekolah di Depok.

Kepala sekolah yang dipecat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yakni Kepala SMAN 6 Depok. Adapun pemecatan terhadap kepala sekolah itu terjadi pada Kamis (20/2/2025).

Upaya pemecatan itu dilakukan pada hari pertama Dedi Mulyadi, atau akrab disapa Demul, menjabat sebagai gubernur. 

Upaya pemecatan itu terkait kebijakan Kepala SMAN 6 Depok yang memberangkatkan siswa study tour ke Jawa Timur.

Sebanyak 347 siswa SMAN 6 Depok melakukan study tour ke Jawa Timur dan Bali selama delapan hari hingga Senin (24/2/2025).

Informasi itu disampaikan Dedi Mulyadi di Istana. 

"Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja."

"Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya bepergian ke luar provinsi," ujar Dedi di Istana, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Dedi menjelaskan, hal tersebut akan menjadi hal yang akan dibenahi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Dia juga memerintahkan jajarannya untuk memeriksa apakah pihak SMAN 6 Depok melakukan pungutan terhadap siswa untuk study tour atau tidak.

"Hari ini juga sudah diperintahkan inspektorat untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak," kata Dedi.

"Ini kinerja saya pertama ingin membenahi manajemen di kependidikan di Provinsi Jawa Barat."

"Karena kan isu PIP, pungutan, study tour, itu isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Dedi Mulyadi meminta kegiatan study tour SMAN 6 ke Bali ditiadakan.

Hal ini ia sampaikan setelah mendengar ada keluhan sejumlah pihak yang keberatan dengan biaya study tour tersebut.

“Saya meminta kepada kepala sekolah SMAN 6 Depok, enggak usah deh study tour-nya,” ucap Dedi saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (15/2/2025).

Dedi menyebutkan, biaya study tour ke Bali sekitar Rp 3,5 juta dan jika ditambah biaya jajan maka total uang yang harus dikeluarkan orangtua siswa sebanyak Rp 5,5 juta.

Menurut Dedi, penerapan makna study tour bisa dilakukan di berbagai tempat di Depok sebagai obyek studi.

“Sampah di Depok menjadi masalah besar, itu bisa menjadi rangkaian studi, di mana anak-anak jurusan biologi atau IPA bisa menggunakan metodologi bakteri sebagai mengurai sampah dengan menggunakan R4 (reduce, reuse, recycle, replace),” terang Dedi.

Alasan Pemecatan

Upaya pemecatan itu diduga terkait kebijakan kepala SMAN 6 Depok yang mengizinkan siswa melakukan study tour ke Jawa Timur dan Bali.

Sebanyak 347 siswa ikut study tour dengan biaya mencapai Rp 3,8 juta.

Biaya ini untuk perjalanan selama delapan hari ke tiga lokasi.

Angka ini merupakan akumulasi dari kegiatan siswa selama study tour.

Informasi kepastian study tour siswa SMAN 6 Depok itu disampaikan Humas SMAN 6 Depok, Syahri Ramadhan.

Menurut dia, anak-anak ingin study tour ke Jawa Timur sehingga pihak sekolah memfasilitasi.

“Kami tahu persis nih minat anak-anak melanjutkan studi ke mana,” kata Syahri pada Selasa (18/2/2025).

Kegiatan study tour ini berlangsung hingga Senin (24/2/2025) dan berfokus pada kunjungan ke empat PTN serta observasi di desa.

Sementara destinasi Bali menjadi tujuan di hari terakhir perjalanan untuk wisata. 

Menurut dia, pihak SMAN 6 Depok telah menjalin kerja sama dengan empat perguruan tinggi negeri (PTN) di Jatim melalui perjanjian kontrak terkait kunjungan akademik.

Sehingga, menurut dia, peluang para siswa SMAN 6 Depok lebih besar di Jatim, ketika mencoba mendaftar kampus di wilayah non-Jabodetabek dan Jawa Barat.

"Kenapa tidak di Jawa Barat dan sebagainya? Karena memang tadi seperti saya bilang, MOU kita adalah di universitas-universitas di sana."

"Sehingga kalau untuk nilai dalam rangka pendaftaran ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi nilai rapot (di Jabodetabek dan Jawa Barat), kita masih kalah dari sekolah lain," ujarnya. 

Dia menjelaskan program KOB ini telah disepakati oleh pihak sekolah, komite sekolah, wali murid, dan pihak ketiga (travel and tour). 

( Tribunlampung.co.id / Tribundepok.com / Tribunnews.com )

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved