Keberadaan Pramono Diungkap Wagub Jakarta Usai Instruksi Kader PDIP Tunda Retreat

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Keberadaan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, seusai keluar instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, agar kader PDIP menunda kegiatan retreat di Magelang, terungkap.

Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno alias Doel, mengungkap keberadaan duetnya di Pilkada Jakarta 2024 itu.

Diketahui, dinamika politik tanah air mulai beriak setelah Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memerintahkan kepala dan wakil kepala daerah dari partainya tak ikut kegiatan retret di Magelang pada Jumat, 21 Februari.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Pilkada 2024 akan mengikuti retret atau retreat atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.

Adapun instruksi tersebut disampaikan Megawati melalui surat bernomor 7294 /IN/DPP//2025 pada Kamis (20/2/2025).

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno alias si Doel irit bicara soal instruksi Ketum PDIP yang meminta kepala daerah dari PDIP menunda ikut retreat kepala daerah pada 21-28 Februari.

Politisi PDIP ini meminta hal itu ditanyakan kepada DPP PDIP. 

“Itu tanya sama DPP, tugas saya sekarang wakil gubernur bekerja, ini lah tugas saya yang pertama,” kata Rano di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025).

Rano mengatakan, wakil gubernur diundang untuk retreat pada 27 Februari.

Sementara itu, Rano mengaku tidak tahu soal kehadiran Gubernur Jakarta Pramono Anung di retreat hari ini.

“Itu (keberadaan Pramono) tanya sama beliau (Pramono),” katanya.

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut dalam agenda retreat yang akan digelar pada 21-28 Februari mendatang.

Instruksi itu disampaikan Megawati menyusul penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis (20/2). Instruksi tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken Mega per 20 Februari 2025.

“Diinstruksikan kepada seluruh kepada daerah dan wakil kepala daerah PDIP, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025," demikian bunyi instruksi tersebut.

KPK telah resmi menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang telah berstatus tersangka dugaan suap PAW Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

Keruk kali Krukut

Sementara itu, di hari pertamanya bekerja sebagai Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno alias si Doel meninjau pengerukkan Kali Krukut, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025).

Rano Karno didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali.

Bang Doel mengatakan, bahwa langsung kerja di hari pertama sebagai orang nomor dua di Jakarta.

“Hari ini pertama kerja agenda ini salah satu program 100 hari pertama adalah mengeruk seluruh sungai."

"Dan ada beberapa sungai kita keruk yang cukup panjang artinya supaya apa? Ini buat menjadi juga pengendalian banjir."

"Ini yang pertama, yang kedua saya berkunjung ke masjid salat Jumat sekalian."

"Kemudian nanti rapat. Langsung gaspol (kerja),” ucap bang Doel.

Diberitakan sebelumnya, usai dilantik, Gubernur Jakarta dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030 Pramono Anung dan Rano Karno alias si Doel bakal melakukan pengerukan semua kali atau sungai untuk mencegah banjir di Jakarta.

Pengerukan kali tersebut merupakan salah satu tugas dari program 100 hari kerja yang akan dijalankan Pramono Anung-Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

"Karena tugas pertama kita adalah mengeruk semua kali, semua sungai di Jakarta," kata Rano di rumah Pramono Anung, Jalan Cipete, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

Pihaknya, kata dia, akan melakukan Parade Senja yang melibatkan sekitar 5.000 Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). 

Dia meyakini seluruh jajarannya nanti sudah memahami tugasnya masing-masing.

Rano Karno mengatakan setelah dilantik akan langsung melakukan rapat.

"Karena itulah sebelum besok Pak Gubernur ke Magelang, nanti seluruh rentetan acara setelah pelantikan, kemudian kita sertijab, setelah sertijab kita paripurna DPRD, setelah itu kita langsung rapat pimpinan," kata Rano.

Instruksi Ketum PDIP

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi seusai sekretaris jenderalnya, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui, KPK akhirnya menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis (20/2/2025) petang. Hasto ditahan atas kasus dugaan perintangan penyidikan kasus suap yang menjerat eks caleg PDIP Harun Masiku (buron). Hasto ditahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta. 

Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dari PDIP untuk menunda mengikuti retret atau retreat atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.

Instruksi tersebut disampaikan Megawati melalui surat bernomor 7294 /IN/DPP//2025 pada Kamis (20/2/2025).

Dalam surat tersebut tertulis, Megawati menegaskan bahwa permintaan penundaan ini berkaitan dengan dinamika politik nasional yang terjadi, terutama setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Megawati menyatakan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan AD-ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang menyebutkan bahwa Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai.

Tribunnews.com mendapatkan salinan surat tersebut dari Juru Bicara PDIP, Guntur Romli pada Kamis malam.

Berikut isi instruksi Megawati:

Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan.

Selanjutnya diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut:

1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

( Tribunlampung.co.id / Tribundepok.com )