4000 Pesanan Wisata di Lembang Bandung Batal Imbas Larangan Study Tour Dedi Mulyadi

Selain itu, ia memerintahkan Inspektorat Jawa Barat untuk mengaudit sekolah-sekolah yang melanggar. Hasil audit ini akan menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan.

“Kan kewenangan pemberhentian atau penonaktifan itu kewenangan kepala dinas pendidikan. Dan kepala dinas pendidikannya sudah menandatangani surat penonaktifan sementara karena sekolahnya akan diaudit. Nanti dari audit yang dilakukan Inspektorat kita simpulkan sanksi apa yang akan diberikan,” papar Dedi.

Alasan di Balik Larangan Study Tour

Dedi Mulyadi menjelaskan alasan utama di balik larangan ini melalui video yang ia unggah di akun Instagram resminya pada Selasa (25/2/2025).

Ia menegaskan bahwa semua kegiatan yang berhubungan dengan study tour, kunjungan ilmiah, hingga kunjungan industri yang membebani keuangan orang tua siswa, tidak diizinkan.

“Saya tegaskan kembali ya, yang kami larang itu adalah kegiatan-kegiatan study tour, kunjungan ilmiah, study industry, kunjungan industri, apapun namanya, yang di dalamnya melakukan pembebanan kepada orang tua siswa,” tegasnya, seperti dikutip dari Instagram @dedimulyadi71.

Menurutnya, biaya study tour yang sering kali dibebankan sepenuhnya kepada orang tua siswa membuat banyak keluarga harus berutang untuk membayar biaya tersebut. Hal ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa kebijakan ini diterapkan.

“Banyak orang tua siswa yang tidak dalam posisi punya kemampuan keuangan harus ngutang ke sana kemari, yang berakibat pada beban ekonomi hidupnya semakin berat,” tambahnya.

Faktor keselamatan siswa juga menjadi perhatian utama. Dedi mengingatkan peristiwa tragis kecelakaan bus yang menimpa siswa SMK di Depok saat melakukan study tour, yang mengakibatkan 11 siswa kehilangan nyawa.

“Kedua, jaminan keselamatan terhadap siswa, seperti terjadi pada waktu kecelakaan SMK di Depok yang mengakibatkan meninggalnya jumlah orang yang banyak. Itu adalah pelajaran penting bagi kita semua agar tidak mengulangi peristiwa yang sama,” imbuhnya.

Kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi ini menuai beragam tanggapan. Di satu sisi, ada pihak yang mendukung karena alasan ekonomi dan keselamatan.

Namun di sisi lain, pelaku usaha pariwisata di Bandung Barat, termasuk operator wisata dan pemilik hotel, harus menghadapi penurunan pendapatan yang signifikan akibat pembatalan kunjungan dari sekolah-sekolah.

Bagi orang tua siswa, kebijakan ini bisa menjadi angin segar karena tidak lagi harus memikirkan biaya tambahan untuk kegiatan sekolah. Namun, bagi siswa, larangan ini mungkin menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar kelas.

Kebijakan ini jelas menunjukkan komitmen Dedi Mulyadi untuk melindungi masyarakat dari beban ekonomi yang tidak perlu serta menjaga keselamatan siswa.

Namun, bagaimana implementasi dan dampak jangka panjangnya masih menjadi pertanyaan besar yang perlu diperhatikan semua pihak.

Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com