Petani Dibatasi Jual 10 Ton Gabah per Hari, DPRD Lampung Beri Solusi untuk Bulog 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, menyoroti rendahnya serapan gabah oleh Perum Bulog di tengah masa panen raya yang diperkirakan berlangsung hingga pertengahan Mei 2025.

Menurut Basuki, berdasarkan penugasan dari Bulog pusat, Bulog Lampung hanya diberi mandat untuk menyerap 20 persen dari total hasil panen petani di daerah tersebut.

"Kami ingin mengetahui sejauh mana serapan Bulog terhadap gabah petani di Lampung, terutama karena ada instruksi harga gabah di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram.

Ternyata, Bulog hanya diberi tugas menyerap 20 persen," kata Basuki, yang akrab disapa Abas, saat diwawancarai, Jumat (11/4/2025).

Komisi II DPRD Lampung telah memanggil sejumlah pihak terkait, termasuk Bulog Provinsi Lampung, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Asosiasi Penggilingan Padi (Perpadi), untuk menggali informasi mengenai rendahnya tingkat serapan tersebut.

"Keluhan dari petani cukup banyak. Mereka bingung harus menjual ke mana hasil panennya.

Setelah kami telusuri, ternyata ada kendala terkait jadwal pembelian dan keterbatasan kapasitas gudang Bulog.

Saat ini Bulog bekerja sama dengan mitra yang memiliki penggilingan padi untuk menyerap gabah," jelasnya.

Abas menilai, kondisi ini menyulitkan petani, apalagi dengan diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2017 tentang distribusi gabah yang melarang pengiriman gabah ke luar daerah.

"Jika Bulog hanya mampu menyerap 20 persen dan ada Perda yang melarang gabah keluar Lampung, lalu ke mana 80 persen sisanya akan dijual? Ini harus menjadi perhatian bersama," tegasnya.

Meski harga Rp6.500 per kilogram dinilai menguntungkan bagi petani, pembatasan serapan justru menimbulkan masalah baru.

"Solusinya bisa dengan membuka opsi pengiriman gabah ke luar daerah, tentunya dengan memastikan stok beras di Lampung tetap aman dan harga tetap stabil.

Selain itu, kami juga mendorong agar serapan Bulog ditingkatkan, tidak hanya 20 persen," tambahnya.

Ia juga menyoroti soal penjadwalan pembelian gabah oleh Bulog yang dianggap menambah kebingungan di kalangan petani.

"Banyak petani akhirnya menumpuk gabah di rumah karena jadwal pembelian yang tidak pasti. Ini bisa menjadi bom waktu jika tidak segera ditangani," pungkas Abas.