Prabowo: Ibadah Haji Jangan Dimanipulasi

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta penyelenggara ibadah haji, termasuk jemaah, agar tidak melakukan praktik-praktik manipulatif. 

Pesan tersebut disampaikan Prabowo melalui Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anzar Simanjuntak dalam acara pembukaan Manasik Haji Nasional 1446 Hijriah yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu (19/4/2025). 

BPH mulai terlibat dengan memberikan materi dalam manasik haji. Dalam manasik tersebut, Dahnil menyampaikan, terdapat tiga arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan haji. 

Pertama, pelaksanaan haji yang sesuai syariat, efisien, aman, nyaman, bersih, dan bebas dari pungutan liar (pungli). Kedua, pelaksanaan haji juga diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dengan efek berganda. 

"Presiden menyebut, saya dan Gus Irfan (Mochamad Irfan Yusuf, Kepala BPH) harus jadi simbol kebangkitan haji Indonesia yang berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat," ucap Dahnil. 

Ketiga, ibadah haji harus melahirkan pribadi dan masyarakat yang lebih beradab, cinta Tanah Air, dan menjaga ukhuwah islamiyah, insaniyah, serta wathaniyah. 

"Kita berharap muncul para haji yang membawa semangat kebangsaan, sebagaimana yang pernah dilakukan para tokoh bangsa seperti HOS Cokroaminoto, KH Ahmad Dahlan, dan KH Hasyim Asy’ari,” ujarnya.

“Presiden menegaskan, jangan sampai ibadah haji dinodai oleh praktik manipulatif apa pun. Kami mendukung penuh sikap tegas Menteri Agama dalam menjaga integritas penyelenggara,” ujar Dahnil. 

Dahnil juga meminta para jemaah mempersiapkan diri secara optimal menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menekankan pentingnya kesiapan lahir dan batin demi menjalankan ibadah haji dengan khusyuk, aman, dan nyaman. 

Selain itu, Dahnil juga menyoroti peran BPH dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Katanya, BPH melakukan dukungan dan pengawasan, sebagai bekal untuk melaksanakan haji pada masa mendatang. 

"Tahun ini kami masih belajar banyak dari Kementerian Agama. Namun, mulai tahun 2026, penyelenggaraan haji akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab BP Haji," tutur dia. 

Dahnil pun menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Agama yang telah mendampingi pendirian BPH, baik dari pusat hingga ke daerah. Menurutnya, ini merupakan landasan penting menuju penyelenggaraan haji yang lebih baik dan profesional. 

"Harapan kami, penyelenggaraan haji oleh BP Haji ke depan harus lebih unggul, lebih amanah, dan lebih berpihak kepada kepentingan jemaah. Penyelenggaraan tahun ini adalah langkah awal, dan semoga menjadi standar terbaik bagi masa depan," imbuh dia. 

Dahnil juga menyampaikan, penyelenggaraan haji harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dengan efek ganda (multiplier effect) yang nyata. "Presiden menyebut, saya dan Gus Irfan (Mochamad Irfan Yusuf, Kepala BP Haji) harus jadi simbol kebangkitan haji Indonesia, yang berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat," tuturnya. 

Berjalan Lancar

Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan, persiapan pelaksanaan ibadah haji 2025 sejauh ini berjalan sesuai rencana. Kemenag sudah meneken kontrak dengan para vendor, baik penginapan, transportasi, hingga katering. 

"Jadi semua proses sudah berjalan sesuai dengan rencana. Kontrak-kontrak semua sudah dilaksanakan," ujar Kamaruddin saat ditemui di Kantor RRI, Jakarta Pusat, Minggu (20/4/2025). "Dan Insya Allah tidak ada yang perlu dikhawatirkan," katanya. 

Kamaruddin menjelaskan, tantangan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini masih sama, yakni banyak jemaah asal Indonesia yang sudah lanjut usia (lansia). "Ya tahun ini tentu tantangannya adalah karena memang masih banyak lansia ya. Masih banyak lansia dan tentu menjadi perhatian serius," tuturnya. 

Oleh karenanya, peran petugas haji harus dimaksimalkan agar benar-benar melayani para jemaah dalam beribadah. "Dan petugas haji tentu harus melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin," imbuh dia. 

Kamaruddin sendiri berjanji akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan penyelenggaraan haji berjalan baik. Sebagai informasi, tahun ini Indonesia mendapat 221.000 kuota, terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. 

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 Hijriah. Jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025. Sehari berikutnya, jemaah haji reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi masing-masing.

Visa Ilegal

Kamaruddin juga mengingatkan masyarakat agar menjalankan ibadah haji sesuai peraturan resmi atau legal. Dia mengatakan, kepatuhan terhadap legalitas ini akan memudahkan jemaah haji, baik saat masuk wilayah Arab Saudi maupun dalam melaksanakan ibadah.  

"Jangan sampai menjadi peserta atau jemaah yang tidak legal karena itu berpotensi merugikan yang bersangkutan, merugikan semuanya. Dan itu sangat tidak produktif," ujar Kamaruddin saat ditemui di Kantor RRI, Jakarta Pusat, Minggu (20/4/2025). 

Dia juga mengingatkan masyarakat tidak tergiur dengan janji dan promosi ibadah haji dengan mudah dan tanpa antre. Menurut Kamaruddin, iming-iming tersebut biasanya menggunakan visa ilegal. Hal ini justru bisa menimbulkan masalah serius buat jemaah. 

"Nah ternyata di sana tidak mendapatkan kesempatan misalnya tidak bisa melaksanakan haji karena tidak punya visa yang sesuai dengan visa haji. Sehingga tidak bisa melaksanakan," tuturnya. "Jadi kami mengimbau masyarakat untuk tidak berani atau jangan mengambil langkah-langkah nekat ya, karena itu sangat merugikan dirinya sendiri," imbuh dia. 

Kementerian Luar Negeri RI juga telah mengeluarkan imbauan agar para calon jemaah haji menggunakan visa resmi sesuai ketentuan dari Kerajaan Arab Saudi. Terdapat beberapa jenis visa yang dikeluarkan Arab Saudi, namun hanya ada empat visa yang diperbolehkan untuk jemaah haji. 

Pertama visa haji reguler dan haji khusus, kedua visa haji mujamalah, ketiga visa haji furoda, keempat visa haji dakhili. Adapun visa yang biasa dijadikan modus penyelundupan jemaah haji ilegal adalah visa pekerja musiman dan visa ziarah atau umrah.

Dikelola BPH

Kamaruddin mengatakan, 1446 Hijriah Masehi merupakan tahun terakhir Kemenag menjadi pelaksana ibadah haji. Pada tahun ini, Kemenag menyiapkan peralihan pelaksana ibadah haji kepada Badan Penyelenggara Haji dan Umrah (BPH). 

"Semuanya ya (telah disiapkan). Jadi sekarang Kementerian Agama dengan BPH bersinergi secara maksimal dan produktif," kata Kamaruddin, Minggu (20/4/2025). "Tahun ini memang masih dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan sesuai rencana tahun depan akan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Haji," sambung dia. 

Kamaruddin menjelaskan, meskipun tahun ini ibadah haji diselenggarakan oleh Kemenag, BPH tetap dilibatkan untuk mengawali proses transisi. Menurut dia, sudah dilakukan transfer pengetahuan dan pengalaman. 

Transfer sumber daya manusia juga mulai dilakukan, dengan memindahkan pegawai Kemenag ke BPH.  "Semuanya akan berproses ke arah situ dan terjadi sinergi yang sangat baik antara Kementerian Agama dan BPH," tandas Kamaruddin. 

Paling Tertib

Menag Nasaruddin Umar mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling sedikit melakukan pelanggaran ibadah haji di Tanah Suci. Nasaruddin menyebut, seperlima jemaah haji di dunia berasal dari Indonesia. Setiap tahunnya, Indonesia juga mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Saudi Arabia. 

"Seperlima jemaah haji di dunia adalah dari Indonesia, terbesar di dunia. Tetapi tingkat pelanggaran yang paling sedikit para jemaah haji adalah Indonesia," ujar Nasaruddin dalam sambutan acara Bimbingan Manasik Haji Nasional 1446 H atau 2025 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu (19/4/2025). 

Menag sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal ini mengaku pernah berkeliling penjara di Arab Saudi. Di momen ini, Nasaruddin merasa heran. 

"Jadi satu waktu keliling. Saya cari orang Indonesia di penjara-penjara di Saudi Arabia, saya tidak temukan orang Indonesia. Makanya itu orang Indonesia dianggap sebagai jemaah haji yang paling tertib," sambung Nasaruddin. 

Karena penasaran kenapa tidak ada satupun warga negara Indonesia yang menjadi tahanan di Arab Saudi, Nasaruddin menanyakan hal tersebut kepada sipir. "Ini aneh katanya. Itu (penjara) general. Warga negara asing yang paling padat di Saudi Arabia adalah Indonesia. Bahkan menyebut angka kurang lebih 2 juta. Tetapi yang paling sedikit masuk penjara ini adalah orang Indonesia," jelasnya. 

Oleh karenanya, Menag menyebut Indonesia merupakan negara dengan tingkat pelanggaran pidana sosial yang paling kecil di Arab Saudi. "Tingkat pelanggaran sosial di sana itu, Indonesia paling kecil. Yang lainnya memang maaf kalau saya sebutkan negaranya, misalnya Pakistan, Mesir, banyak sekali," ungkapnya. (Kompas.com)