Wakil Gubernur Lampung Tinjau Lahan Calon Sekolah Rakyat

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung meninjau dua lokasi yang diusulkan sebagai calon pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (25/4).

Peninjauan ini merupakan bagian dari dukungan Pemprov Lampung terhadap Program Nasional Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyampaikan ada dua lokasi alternatif yang diusulkan seluruhnya berada di kawasan Kota Baru.

“Lokasi pertama adalah lahan kosong seluas 10 hektare, sedangkan lokasi kedua merupakan lahan seluas sekitar 80 hektare yang telah memiliki bangunan.

Lahan kosong seluas 10 hektare ini juga telah disurvei oleh tim dari Kementerian Sosial Republik Indonesia,” kata Jihan, Jumat (25/4).

Ia menambahkan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang tercantum dalam Asta Cita Presiden Prabowo.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah amanah dari Presiden Republik Indonesia.

Kami mengimbau seluruh pihak terkait untuk mematangkan rencana ini secara menyeluruh, mulai dari aspek fisik hingga sarana pendukung lainnya.

Semua OPD harus tanggap dan proaktif dalam menyambut peluang pembangunan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, menjelaskan, Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang termasuk dalam kelompok desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Sekolah Rakyat akan menyelenggarakan pendidikan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, masing-masing dengan kapasitas 100 siswa.

Artinya, total 300 siswa akan ditampung dan seluruh biaya pendidikan akan ditanggung oleh pemerintah,” ungkap Aswarodi.

Ia menambahkan, Sekolah Rakyat akan menerapkan sistem pendidikan berasrama (boarding school).

Selain mengikuti kurikulum nasional, peserta didik juga akan mendapatkan pembelajaran karakter, kepemimpinan, nilai-nilai kebangsaan, dan keterampilan praktis.

Aswarodi menegaskan program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian PUPR, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya bersama pemerintah daerah.

“Pemerintah Provinsi Lampung siap mendukung sepenuhnya pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di wilayah kami,” pungkasnya.

 ( Tribunlampung.co.id / Riyo Pratama )