Mensos: Banyak Warga Miskin Belum Tersentuh Bansos karena Data Tak Akurat

Ringkasan Berita:

• Mensos Saifullah Yusuf sebut data bansos belum akurat. Disampaikan di Bandar Lampung (25/4/2026).
• Akibatnya, bantuan kerap tak tepat sasaran. DTSEN jadi acuan baru, data diperbarui berkala.
• Pemerintah dorong perbaikan & kolaborasi.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut persoalan utama penyaluran bantuan sosial di Indonesia masih berkutat pada data yang belum akurat.

Hal itu ia sampaikan saat kunjungan kerja di Bandar Lampung, Sabtu (25/4/2026).

Dalam agenda sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dihadiri lurah, camat hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Gus Ipul menegaskan pembenahan data menjadi fondasi utama agar bantuan sosial bisa benar-benar tepat sasaran.

“Datanya belum rapi, sehingga penyalurannya masih ada yang melenceng,” kata Gus Ipul di Aula Sumergo Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Menurutnya, ketidaktepatan data memunculkan dua persoalan sekaligus.

Baca juga: Banyak Penerima BPJS PBI Dinonaktifkan, Mensos: Memastikan Bantuan Tepat Sasaran

Di satu sisi masih ada warga miskin yang belum tersentuh bantuan, sementara di sisi lain ada penerima bansos yang justru tidak memenuhi kriteria.

Ia juga menyinggung fenomena yang disebut sebagai “invisible people”, yaitu masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan tetapi luput dari perhatian negara.

Satu di antara contohnya adalah anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena kondisi ekonomi keluarga.

“Bisa jadi mereka tetangga kita, saudara kita, tapi kita tidak pernah benar-benar melihat penderitaan mereka,” ujarnya.

Gus Ipul menegaskan, pembenahan harus dimulai dari satu data yang terintegrasi.

Saat ini pemerintah telah menetapkan DTSEN sebagai satu-satunya rujukan nasional sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik.

Dalam sistem DTSEN, masyarakat dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan melalui skema desil, mulai dari desil 1 yang paling miskin hingga desil 10 yang paling sejahtera.

“Setiap enam bulan dilakukan pembaruan. Ini penting agar intervensi program benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.

Ia juga menyoroti hasil uji coba digitalisasi bansos yang menunjukkan masih tingginya kesalahan data.

Dalam simulasi di salah satu daerah, tingkat kesalahan penerima bantuan bahkan sempat mencapai 77 persen sebelum dilakukan perbaikan sistem.