Anggota DPRD Diduga Peras Pengusaha Biliar dengan Alasan Pajak, Kini Diproses Polisi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Sumatera Utara - Seorang anggota DPRD Kota Medan kini harus berurusan dengan polisi setelah mendapat perlawanan dari sejumlah pengusaha biliar.

Para pengusaha biliar tersebut gerah dengan ulah anggota DPRD yang diduga melakukan pemerasan pakai alasan pajak.

Alhasil pengusaha biliar melaporkan kelakuan anggota DPRD Kota Medan tersebut ke polisi atas tuduhan pemerasan.

Kini pihak kepolisian memproses laporan pengausaha biliar dan secepatnya akan memanggil terlapor.

Terlapor merupakan anggota DPRD Kota Medan bernama Salomo Tabah Ronal Pardede.

Kini anggota DPRD tersebut harus menghadapi masalah hukum setelah dilaporkan ke Polda Sumut.

Laporan ini muncul setelah beberapa pengusaha biliar di Medan mengeklaim bahwa mereka telah menjadi korban pemerasan yang terjadi dengan modus penagihan pajak.

Salah satu pelapor yang menjadi sorotan adalah Andryan, bos pemilik Xana Billiard Cafe.

Menurut Andryan, pemerasan ini bermula pada bulan Februari 2025 ketika anggota Komisi C DPRD Kota Medan, termasuk Salomo, melakukan kunjungan untuk memeriksa izin usaha serta kewajiban pajak yang telah dibayarkan.

Andryan menyatakan bahwa meskipun pihaknya telah memenuhi kewajiban pajak sebesar Rp1,5 juta, Salomo berpendapat bahwa jumlah tersebut terlalu kecil.

Proses Pemerasan
 
Setelah pemeriksaan yang berlangsung, Salomo diduga mulai meminta uang tambahan sebesar Rp 4 juta setiap bulan.

Jika Andryan menolak, ia diancam bahwa usaha biliar miliknya yang sedang populer di kalangan anak muda akan ditutup.

Menyikapi ancaman tersebut, Andryan merasa tertekan dan terpaksa membayar permintaan Salomo tersebut setiap bulannya, yang dimulai sejak Februari hingga April 2025.

Namun, pada bulan April, Salomo diduga meminta pembayaran lebih dari sebelumnya, yang membuat Andryan merasa keberatan dan akhirnya memilih untuk melaporkan kasus ini ke pihak berwenang.

"Bulan April ini mereka malah minta tambah. Kami sudah gak mampu bayar jadi kami (beberapa pengusaha biliar) buat laporan ke Polda Sumut," kata Andryan.