Pro-Kontra Surat Edaran soal Acara Perpisahan Siswa, Begini Kata Anggota Komisi V DPRD Lampung

Namun di sisi lain, biaya tinggi menjadi beban bagi orang tua, bahkan menimbulkan kesenjangan sosial karena tidak semua siswa bisa ikut serta. Ada yang tidak mampu, akhirnya merasa terkucilkan. Kita ingin pendidikan merata dan inklusif.

Saya juga menyoroti potensi dampak terhadap sektor pariwisata dan usaha travel.

Memang jika kegiatan perpisahan dihapuskan, sektor ini bisa terdampak. Tapi jangan sampai pendidikan dikorbankan demi kepentingan ekonomi sesaat.

Bagaimana solusinya? 

Saya sarankan agar sekolah tetap bisa mengadakan perpisahan, namun dengan skema yang tidak memberatkan.

Silakan mengadakan perpisahan, tapi sederhana saja. Tidak harus ke luar kota atau menyewa gedung mewah.

Bisa dengan kegiatan kreatif di sekolah tanpa pungutan biaya besar. Intinya, kegiatan ini jangan menjadi beban dan jangan dipaksakan.

Bagaimana peran komite sekolah?

Saya menilai komite bersifat sukarela dan tidak boleh diwajibkan. Saya mengimbau agar seluruh wali murid dilibatkan dalam pengambilan keputusan melalui rapat bersama.

Komite seharusnya menjadi mitra sekolah untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan merata.

Tapi pelaksanaannya harus transparan. Jangan sampai ada pungutan yang dibungkus dengan istilah sumbangan sukarela namun terasa seperti kewajiban.

Kalau ada wali murid yang keberatan, sampaikan. Kami di DPRD siap menampung aspirasi.

Fraksi PKS telah mengadakan FGD (forum group discussion) dengan menghadirkan dinas pendidikan, orang tua siswa, akademisi, dan pelaku usaha untuk membahas solusi pendanaan pendidikan yang lebih efisien dan tidak membebani.

Bagaimana pengawasan Komisi V DPRD?

Komisi V rutin menggelar RDP (rapat dengar pendapat) dengan dinas pendidikan untuk menyampaikan keluhan masyarakat, termasuk soal penerimaan peserta didik baru (PPDB).