Dialog dengan Elemen Masyarakat, Kepala Polda Lampung Isyaratkan Siap Dikritik

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung, Irjen Pol. Helmy Santika, membuat pernyataan yang cukup memukau di tubuh birokrasi keamanan masyarakat.

Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika menegaskan, Polri harus menjadi institusi yang siap menerima kritik.

Pernyataan ini disampaikan dalam salah satu forum dialog antara Kapolda dan masyarakat sipil, termasuk mahasiswa, yang berlangsung santai namun menyentuh hal-hal prinsipil. 

Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap berbagai institusi negara, pernyataan Irjen Helmy menjadi angin segar yang layak dicatat dalam dinamika demokrasi lokal.

Sikap terbuka Helmy Santika langsung mendapat tanggapan dari Ketua Jaringan Aktivis Nusantara (JAN), Romadhon Jasn. 

Baginya, pernyataan Kapolda Lampung merupakan sinyal positif, bukan karena manisnya kata-kata, melainkan karena keberanian menyampaikan sesuatu yang menuntut konsistensi tinggi.

“Dalam negara demokrasi, kekuasaan tanpa kritik adalah jalan buntu. Sebaliknya, membuka pintu kritik adalah bukti bahwa institusi itu percaya diri dengan akal sehatnya sendiri,” ujar Romadhon dalam keterangannya kepada media, Sabtu (10/5/2025).

Romadhon menegaskan bahwa Indonesia tidak cukup hanya memiliki polisi yang kuat secara fisik dan struktural. 

Yang lebih penting adalah polisi yang sadar akan batas-batas kekuasaannya. Dan batas itu, kata dia, adalah kritik yang di kutip dalam Yakusa.id

“Yang kita butuhkan bukan hanya polisi yang kuat, tapi polisi yang tahu batas kekuatannya. Kritik adalah batas itu,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Polri tak cukup membanggakan statistik pengungkapan kasus atau ketertiban dalam barisan. 

Ukuran modernitas sebuah institusi justru dilihat dari seberapa lapang dada aparatnya menerima koreksi-terutama dari rakyat yang menjadi sumber utama legitimasi mereka.

Menurutnya, salah satu akar krisis kepercayaan publik terhadap lembaga seperti Polri bukanlah semata karena kegagalan dalam menjalankan tugas, melainkan karena sikap defensif terhadap kritik. 

“Ketika suara rakyat diposisikan sebagai serangan, maka jarak antara institusi dan publik makin melebar,” kata Romadhon.

Di sinilah, katanya, pernyataan Kapolda Lampung diuji nilainya.