Realisasi Pendapatan Pemprov Lampung Per 10 Mei 2025 Sudah Mencapai Rp 2,2 Triliun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung- Pemprov Lampung sudah merealisasikan pendapatan sebesar Rp
2,2 Triliun atau 30,23 persen secara keseluruhan dan Belanja sebesar 24,62 % . 

Realisasi itu secara telah memperhitungkan semua realisasi pendapatan dan belanja diluar Kas 
Daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung, Marindo Kurniawan menuturkan, dalam struktur anggaran dana BOS dan BLUD yang pengelolaannya tidak melalui Kas Daerah yang nilainya saat ini mencapai lebih dari Rp 350 miliar.

"Realisasi terhadap pengelolaan keuangan diluar Kasda tersebut, terutama Dana BOS masih dalam 
tahap pengesahan," kata Marindo dalam rilis yang diterima Tribunlampung.co.id, Minggu (11/5/2025).

Kata Marindo, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan 
Keuangan Dana BOSP yang dilakukan setiap 1 semester.

Namun demikian, secara de facto revolving terhadap penerimaan dan pengeluaran Dana BOS dan 
BLUD telah terealisasi sehingga masuk dalam perhitungan realisasi APBD Pemerintah Daerah.

Melihat dari keseluruhan realisasi terhadap pengelolaan keuangan baik melalui RKUD maupun diluar RKUD, Marindo mengutarakan, saat ini Provinsi Lampung telah mencapai 30,23 % untuk realisasi pendapatan dan 24,62 % untuk realisasi belanja.

Jika nilai keseluruhan tersebut sudah terlaporkan ke Kementerian Dalam Negeri, maka Realisasi APBD Provinsi Lampung berada di atas rata-rata nasional.

"Nilai realisasi keseluruhan tersebut, secara utuh akan dilaporkan dan di rilis pada periode rapat 
koordinasi berikutnya," katanya.

Tidak hanya melihat dari fenomena realisasi tersebut, pengelolaan keuangan di Pemerintah 
Provinsi Lampung juga sebenarnya menunjukan kinerja yang baik dan optimal.

Hal ini, kata Marindo, dapat dilihat dari jumlah uang yang berada di kas daerah pada setiap harinya tidak lebih dari 0,03 % . 

"Pemerintah Provinsi Lampung saat ini selalu dapat mengoptimalkan semua penerimaan yang 
masuk setiap harinya untuk didistribusikan menjadi belanja daerah," tandas Marindo. (*)

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/rls)