Kemenag Lampung Jelaskan Skema Syarikah yang Diterapkan Pemerintah Arab Saudi Bagi Jemaah Haji 2025

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANSDAR LAMPUNG - Kantor Wilayah Kementrian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Lampung memberi penjelasan terkait penerapan skema Syarikah bagi jemaah Indonesia yang menjalankan Ibadah Haji di Arab Saudi pada tahun 2025 ini.

Pasalnya, skema syarikah banyak dikeluhkan oleh jemaah calon haji (JCH) asal Lampung yang telah tiba di Arab Saudi.

"Kalau tahun sekarang ada aturan penanganannya dari syarikah-syarikah, ini yang menentukan langsung dari pemerintah kerajaan Arab Saudi," ujar Kabid Haji dan Umroh Kemenag Lampung, Ansori F Citra, Kamis (15/5/2025).

Dia pun menjelaskan, jika skema ini menjadi masalah apabila terdapat satu kelompok terbang (Kloter) yang ditangani oleh syarikah yang berbeda.

"Jadi sistem ini masalahnya terjadi kalau ada satu kloter yang ditangani beda syarikah, maka mereka akan terpisah," kata dia.

"Tapi yang pemerintah Arab tahunya jemaah ini asalnya dari Indonesia, sedangkan Indonesia ini luas, yang dari Lampung saja ada banyak kloter dari berbagai daerah," ujarnya.

Dia pun mengatakan, jika permasalahan akan semakin rumit apabila terjadi kendala pada suatu kloter.

"Yang merepotkan adalah ketika jemaah terpecah, ada suami istri yang terpisah, ada lansia dan disabilitas yang butuh pendampingan," imbuh dia.

Dengan kondisi ini, Ansori mengatakan, jika petugas haji terpaksa harus bekerja lebih ekstra untuk mengkoordinir dan melayani jemaah.

"Jadi solusinya untuk sementara para petugas harus kerja lebih ekstra, krena mau tidak mau mereka harus mengurus semua, terutama yang sudah lansia dan disabilitas," tutur Ansori.

"Komunikasi harus dilakukan lebih intens, kalau ada yang terpisah jauh dan sakit maka ketua kloter harus kerja ekstra untuk mendatangi," tambahnya.

Di sisi lain, Ansori pun meminta para jemaah memahami kondisi lantaran skema syarikah merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi.

"Jemaah juga harus memahami situasi, menjaga komunikasi, dan jangan sampai terpisah dari regunya," jelasnya.

Lebih lanjut, Ansori berharap pemerintah pusat melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk meminimalisir permasalahan yang dihadapi jemaah haji Indonesia, khususnya dari Lampung.

"Kita tentu ingin regulasinya seperti dulu, dan penyelenggaraan tahun ini pastinya akan dievaluasi," sambungnya.

"Tentu kita juga ingin ada regulasi baru atau negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi untuk menghasilkan kesepakatan yang lebih baik bagi jemaah haji kita," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)