DPD IMM Lampung dan Netgrit Gelar Sosialisasi dan Simulasi Jaga Suara PSU Pilkada Pesawaran

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - DPD IMM dan Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT) menggelar sosialisasi dan simulasi pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Pesawaran bertajuk JagaSuara2024 Goes to Pesawaran, Kamis (22/5/2025), di Auditorium KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Lampung (UML). 

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah tokoh kepemiluan nasional dan daerah serta melibatkan mahasiswa, aktivis, dan jurnalis untuk dilatih sebagai relawan pemantau.  

Program JagaSuara2024 menggunakan teknologi digital untuk melibatkan publik dalam pelaporan hasil suara secara real-time dari Tempat Pemungutan Suara (TPS). 

“PSU bukan sekadar mengulang pencoblosan, tapi kesempatan memperbaiki kepercayaan publik. Karena itu, keterlibatan masyarakat sangat penting,” kata Hadar Nafis Gumay, Direktur Eksekutif NETGRIT sekaligus Koordinator JagaSuara2024. 

Hadar menambahkan, JagaSuara2024 dirancang agar masyarakat bisa memantau dan melaporkan suara secara mandiri melalui aplikasi.  

“Ini bukan hanya pengawasan, tapi juga bagian dari edukasi demokrasi. Kami ingin publik jadi subjek, bukan objek pemilu,” tegasnya. 

PSU Pilkada Pesawaran 2025 digelar berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025.

MK memerintahkan PSU setelah salah satu pasangan calon terbukti menggunakan SKPI kesetaraan yang tidak sah sebagai syarat pencalonan. 

Mantan Ketua KPU RI Arief Budiman yang turut hadir menyoroti pentingnya transparansi penyelenggara pemilu.  

Ia mengkritisi Pilkada sebelumnya yang dinilai minim keterbukaan, terutama karena KPU hanya menampilkan foto formulir C.Hasil tanpa tabulasi real-time di SIREKAP. 

“Transparansi itu kunci. Tanpa itu, integritas pemilu bisa diragukan,” katanya. 

Selain itu, simulasi pemantauan suara juga digelar dalam acara tersebut.  

Peserta diajarkan cara menggunakan aplikasi JagaSuara2024, teknik pelaporan, dan sistem tabulasi mandiri.

Harapannya, para relawan ini akan menjadi pemantau aktif saat PSU digelar Sabtu, 24 Mei 2025 mendatang. 

Tiga isu utama turut disorot NETGRIT sebagai potensi ancaman integritas PSU yakni politik uang, mobilisasi aparatur sipil negara (ASN), dan kelalaian penyelenggara.

Mereka mengingatkan agar praktik seperti di Barito Utara—yang harus menggelar "PSU di atas PSU” karena vote buying—tidak terulang di Pesawaran. 

Candrawansah, akademisi Universitas Muhammadiyah Lampung yang juga mantan Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, menekankan pentingnya menjamin hak pilih warga negara.  

“Hak memilih bukan sekadar datang ke TPS, tapi juga mendapatkan jaminan bahwa suara kita dijaga dan tidak diperjualbelikan,” ujarnya. 

Ia menambahkan bahwa negara memiliki kewajiban memastikan setiap suara dihitung dan tidak dimanipulasi.  

“Kalau suara rakyat dicurangi, maka demokrasi itu sendiri yang dilukai,” tambahnya. 

Pemateri lain akademisi dari Universitas Lampung, Handi Mulyaningsih menekankan pentingnya pengawasan publik dalam proses Pilkada. 

"Hal ini guna memastikan hasil yang diharapkan masyarakat," ujarnya. 

Acara juga dihadiri Mashudi SR (mantan Komisioner KPU Provinsi Banten), Antoninus Cahyalana (mantan Komisioner KPU Provinsi Lampung), serta Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Lampung Aprohan Saputra. 

Dengan pelibatan masyarakat secara aktif, NETGRIT berharap PSU Pesawaran dapat berlangsung lebih bersih dan demokratis.  

“Pilkada boleh diulang, tapi semangat menjaga kedaulatan rakyat tak boleh luntur,” pungkas Budiman Arif. 

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)