Bincang dengan Anggota DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi, Perbaikan Jalan Harus Berbasis Data

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp450 miliar untuk pembangunan dan perbaikan 52 ruas jalan dan jembatan pada tahun 2025.

Di tengah euforia pembangunan tersebut, bagaimana sebenarnya peran pengawasan dari DPRD Provinsi Lampung?

Tribun Lampung berkesempatan melakukan wawancara bersama Wahrul Fauzi Silalahi, anggota Komisi IV DPRD Lampung, di studio Tribun Lampung, pada Senin 26 Mei 2025.

Bagaimana hasil wawancaranya, simak di bawah ini:

Bagaimana Komisi IV mengawasi progres pembangunan dan perbaikan jalan di Lampung?

Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya ingin sampaikan bahwa sejak masa perjuangan Pak Gubernur Mirza dan Ibu Jihan dalam kampanye, saya ikut mendengar dan melihat langsung keluhan masyarakat.

Intinya, keluhan utama mereka adalah soal infrastruktur, terutama jalan.

Alhamdulillah, dalam 100 hari kerja, gubernur dan wakil gubernur langsung memprioritaskan pembangunan jalan.

Pemerintah provinsi bergerak cepat menentukan titik-titik pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan riil masyarakat.

Terlebih gubernur kita masih muda dan sangat terbuka terhadap masukan masyarakat.

Bahkan, warga bisa langsung menyampaikan keluhan melalui media sosial beliau.

Sementara itu, Komisi IV melakukan pengawasan secara rutin, baik melalui rapat kerja bersama dinas teknis, seperti BMBK maupun inspeksi langsung ke lapangan.

Kami ingin memastikan progres pembangunan benar-benar terlihat dan tidak hanya ada di atas kertas.

Apakah anggaran Rp450 miliar untuk 52 ruas jalan sudah proporsional dan tepat sasaran?

Penentuan lokus pembangunan dilakukan berdasarkan riset, pemetaan kebutuhan masyarakat, serta kajian yang komprehensif.