Bincang dengan Anggota DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi, Perbaikan Jalan Harus Berbasis Data

Dari evaluasi awal kami, anggaran ini cukup signifikan dan patut diapresiasi.

Namun, masyarakat kadang tidak mengetahui mana jalan yang jadi tanggung jawab desa, kabupaten, provinsi, atau nasional.

Untuk itu, gubernur juga mendorong kolaborasi dengan para kepala daerah; bupati dan wali kota, agar pembangunan bisa berjalan sinergis, terutama untuk jalan-jalan yang sudah lama tidak tersentuh.

Enam dari 52 ruas jalan masuk program prioritas percepatan. Bagaimana Komisi IV menilai hal ini?

Kami mendukung percepatan, apalagi jika ruas-ruas tersebut menghubungkan kawasan ekonomi strategis.

Tapi, penetapan prioritas harus berbasis pada data kebutuhan masyarakat, bukan sekadar pertimbangan politis atau popularitas.

Kami terus mendorong agar pemetaan kebutuhan melibatkan partisipasi masyarakat.

Kami sadar APBD kita terbatas, tapi Gubernur Lampung adalah sosok yang punya kedekatan dengan pemerintah pusat.

Kita bisa belajar dari kasus sebelumnya, saat jalan-jalan kita viral dan akhirnya mendapat bantuan pusat. Ini bisa menjadi strategi percepatan pembangunan yang efektif.

Apakah Komisi IV terlibat dalam pengawasan teknis atau administratif dan apa kendalanya?

Kepala Dinas BMBK saat ini adalah sosok yang cerdas, detail, dan sangat pekerja keras.

Sejauh ini kami melihat pelaksanaan masih berjalan normal.

Komisi IV tidak masuk ke ranah teknis seperti BMBK, namun kami punya fungsi pengawasan administratif dan anggaran.

Mekanismenya melalui rapat kerja, kunjungan lapangan, hingga evaluasi penggunaan anggaran dalam laporan pertanggungjawaban.

Kendala terbesar adalah wilayah, semua daerah tentu ingin dibangun secara bersamaan.