Pemkot Bandar Lampung
Disdik Bandar Lampung Tunggu Regulasi dari Kemdikbud soal Putusan MK Biaya SD-SMP Swasta Gratis
Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Mulyadi mengatakan pihaknya siap mengikuti dan menjalankannya.
Penulis: Dominius Desmantri Barus | Editor: taryono
Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung masih menunggu regulasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan menggratiskan biaya SD dan SMP sekolah swasta.
Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Mulyadi mengatakan pihaknya siap mengikuti dan menjalankannya.
"Terkait keputusan MK, prinsipnya kita akan ikuti," ujarnya, Jumat (30/5/2025).
Ia menyebut pihaknya masih menunggu menunggu regulasi dari Kemendikbud terkait pemerintah harus menggratiskan biaya SD dan SMP sekolah swasta tersebut.
"Tapi kita juga masih menunggu regulasi dari Kemdikbud baik berupa Permen atau SE," ujarnya.
Senada dengan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Thomas Amirico pun mengatakan pihaknya siap mengikuti dan menjalankan perintah dari pusat terseebut.
"Pada prinsipnya apa yang menjadi keputusan pusat akan kita jalankan," ujarnya.
Pihaknya masih menunggu regulasi dari pusat terkait pemerintah akan membayar uang sekolah siswa yang bersekolah di sekolah swasta tersebut.
"Yang jelas kita tunggu dulu regulasi dari pusat," ucapnya.
Diketahui, Pada Selasa (27/5), Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait frasa "wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya" dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
Dalam putusannya, Ketua MK Suhartoyo menyebut negara-pemerintah pusat dan daerah-harus membebaskan biaya pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta.
"Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menilai frasa dalam Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas yang secara eksplisit hanya berlaku untuk sekolah negeri telah menciptakan "kesenjangan akses pendidikan dasar".
( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )
Wali Kota Bandar Lampung Minta Setiap Kelurahan Miliki Jaksa Sahabat UMKM |
![]() |
---|
Pemkot Bandar Lampung Komitmen Ciptakan Ekosistem Usaha yang Kondusif Bagi UMKM |
![]() |
---|
Damkarmat Tangani 17 Kasus Kebakaran di Bandar Lampung Selama Juli 2025 |
![]() |
---|
Damkarmat Tangani 111 Kasus Kebakaran di Bandar Lampung hingga Pertengahan Tahun |
![]() |
---|
DPRD Bandar Lampung Apresiasi Kerja Sama Tangani Sampah dan Banjir |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.