Alasan Dedi Mulyadi Ogah Patungan Subsidi Transjabodetabek Tak Disoal Pramono Anung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Jawa Barat - Alasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ogah patungan subsidi Transjabodetabek tak disoal Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Justru Pramono Anung di hadapan Dedi Mulyadi, mengaku bakal menggratiskan warga Jawa Barat naik angkutan umum di Jakarta.

Pramono Anung menyampaikan itu dalam Forum Komunikasi Daerah Mitra Praja Utama yang digelar di Hotel Borobudur, Sawah Besar, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Kebetulan forum tersebut juga dihadiri oleh Dedi Mulyadi dan beberapa kepala daerah lainnya.

Setelah mendapat respons dari Dedi Mulyadi yang ogah patungan subsidi Transjabodetabek, Pemprov DKI Jakarta tidak menyerah.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkap langkah alternatifnya.

Ia mengaku pihaknya mengajukan tambahan anggaran hingga Rp400 miliar untuk menunjang operasional layanan Transjabodetabek.

Untuk diketahui, perluasan layanan Transjabodetabek memang belakang terus digencarkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Syafrin bilang, tambahan anggaran tersebut akan diajukan dalam APBD Perubahan 2025 yang sebentar lagi akan dibahas bersama DPRD DKI Jakarta.

“Ya untuk tahun ini akan ada penambahan sekitar Rp300 miliar sampai Rp400 miliar,” ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat (20/6/2025).

Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk memberikan subsidi tarif bagi pengguna layanan Transjabodetabek.

Nantinya per penumpang akan mendapat subsidi Rp11.500, sehingga masyarakat yang menggunakan layanan ini cukup membayar Rp3.500.

“Sebagian (penambahan anggaran) untuk Transjabodetabek dan sebagian lagi untuk kebutuhan layanan dalam kota,” ujarnya.

Sejauh ini, sudah ada lima rute baru Transjabodetabek yang diresmikan Gubernur Pramono Anung dan Wagub Rano Karno, yaitu Blok M-Alam Sutera, Blok M-PIK 2, Blok M-Bogor, Cawang-Vida Bekasi, dan Lebak Bulus-Sawangan.

Pramono pun menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menambah layanan Transjabodetabek, sehingga akses transportasi publik dapat diperluas kepada masyarakat, khususnya warga daerah penyangga yang selama ini bekerja di ibu kota.

Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta menargetkan menambah lima rute baru lagi hingga akhir tahun.

Salah satu rute yang akan dibuka dalam waktu dekat ialah Terminal Bekasi-Dukuh Atas via Tol Becakayu (Bekasi-Kampung Melayu).

“Nanti setelah Bekasi-Dukuh Atas diluncurkan, keluar lagi satu rute baru. Nanti dispill satu-satu ya,” 

Dedi Mulyadi Ogah Patungan Subsidi Tarif Transjabodetabek

Sebagai informasi tambahan, sejauh ini layanan Transjabodetabek sepenuhnya ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta, termasuk soal subsidi tarif.

Sampai saat ini belum ada daerah lain yang ikut patungan memberikan subsidi untuk layanan ini, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang blak-blakan menyebut layanan ini bukan program prioritasnya.

Politikus Gerindra yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini menyebut, pihaknya saat ini masih mempertimbangkan urgensi pemberian subsidi.

“Ya kalau transportasi publik dilihat urgensinya, kalau urgensinya itu adalah hal mendasar, kami tidak ada masalah,” ucapnya saat ditemui di Hotel Borobudur, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).

Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta selama ini menanggung sendiri subsidi layanan Transjabodetabek.

Setiap penumpang diberi subsidi Rp11.500, sehingga tarif layanan tersebut hanya Rp3.500 saja.

Alih-alih ikut patungan subsidi Transjabodetabek, KDM mengaku memilih untuk menyiapkan angkutan pedesaan.

“Tetapi kalau bukan urgensinya, kami akan memprioritaskan hal-hal yang lebih mendasar. Misalnya, kalau hari ini di Jakarta kita bicara Transjakarta, tetapi kita harus juga bicara Jawa Barat itu adalah desa,” ujarnya.

KDM juga mengaku lebih memilih menyiapkan bus selolah ketimbangkan memberikan subsidi transportasi kepada warganya di Bogor, Bekasi, dan Depok.

“Saya mendorong anak-anak sekolah pergi ke sekolah untuk tidak bawa kendaraan bermotor saja, itu kan ke depan harus saya pikirkan juga bus sekolahnya mereka, alat transportasi publik mereka, karena jarak ke sekolahnya jauh,” tuturnya.

Hal ini pun tak dipermasalahkan Pramono.

Beberapa waktu lalu, Pramono justru menyebut bakal menggratiskan warga Jawa Barat naik angkutan umum di Jakarta.

Hal ini disampaikan Pramono dalam Forum Komunikasi Daerah Mitra Praja Utama yang digelar di Hotel Borobudur, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).

Kebetulan forum tersebut juga dihadiri oleh Dedi Mulyadi dan beberapa kepala daerah lainnya.

Dalam acara itu, Pramono menerangkan, permasalahan kemacetan tak bisa diselesaikan hanya dengan penambahan rute Transjakarta.

Oleh karena Pemprov DKI Jakarta belakangan terus menggencarkan perluasan layanan Transjabodetabek ke wilayah-wilayah penyangga.

“Pemecah kemacetan di Jakarta tidak bisa diselesaikan dengan Transjakarta. Kami secara terbuka akan mendorong yang disebut dengan Transjabodetabek,” ucapnya.

Menurutnya, perluasan layanan Transjabodetabek diperlukan untuk melayani warga yang tinggal di daerah penyangga.

Pasalnya saat ini setiap harinya kurang lebih ada 4,5 juta warga yang keluar-masuk Jakarta untuk bekerja.

Untuk mendorong warga daerah penyangga menggunakan transportasi umum, Pemprov DKI Jakarta bakal memberikan subsidi tambahan.

Dengan tambahan subsidi ini, nantinya 15 golongan masyarakat warga Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan dan Bekasi akan digratiskan naik angkutan umum yang dikelola Pemprov DKI Jakarta.

Adapun 15 golongan itu meliputi PNS & pensiunan DKI Jakarta; tenaga kontrak Pemprov DKI; Pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus; Pekerja bergaji UMP; penghuni Rusunawa; Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Warga lanjut usia (lansia); penyandang disabilitas; anggota Veteran Republik Indonesia; pemilik Kartu Keluarga Sejahtera; warga Kepulauan Seribu; pengurus rumah ibadah; Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD; Larva monitor; dan TNI/Polri.

Saat ini kebijakan penggratisan angkutan umum untuk 15 golongan ini baru diterapkan untuk warga Jakarta.

“Untuk warga Bekasi, Depok, Cianjur, Tangerang, Tangerang Selatan, dan sebagainya, kami juga akan gratiskan untuk 15 golongan,” tuturnya.

Lalu dari mana asal anggaran yang digunakan Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan subsidi kepada warga daerah penyangga? 

Pramono bilang, Pemprov DKI Jakarta di sisi lain juga akan menaikkan tarif parkir dan ke depan akan menerapkan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).

“(Tarif) parkir pasti akan saya naikkan dan ERP juga sepenuhnya akan kami gunakan untuk memberikan subsidi bagi warga di luar Jakarta,” tuturnya.

( Tribunlampung.co.id / TribunJabar.id )