Politisi Lampung Timur Satu Suara, Tak Ingin Sekdakab di Impor dari Luar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Sukadana- Politisi Lampung Timur mengingatkan agar sosok yang akan menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) defenitif di Bumi Tuwah Bepadan kedepan tidak di impor dari luar daerah.

Sejumlah politisi senior di Lampung Timur mencatat, banyak kader birokrasi di Pemkab Lampung Timur yang dinilai mumpuni untuk mengisi jabatan Sekdakab menggantikan Moch Yusuf yang telah purnabakti.

Anggota DPRD Lampung Timur, Yusron Amirullah menilai banyak pejabat di Pemkab Lampung Timur yang mumpuni untuk menduduki posisi Sekdakab.

Dengan begitu, kata dia, tak perlu lagi jauh-jauh mengimpor pejabat dari luar Lampung Timur untuk mengisi jabatan Sekdakab.

"Tapi tentu kan memang harus melewati proses seleksi terbuka (Selter). Soal kemampuan saya yakin bisa di adu, nggak kalah dengan pejabat dari luar Lampung Timur," kata Yusron, Jumat (4/7/2025) siang.

Ketua DPD Partai NasDem Lampung Timur ini terang-terangan menolak upaya dari pihak tertentu yang ingin mengimpor calon Sekdkab dari luar Lampung Timur.

"Untuk apa harus impor dari luar kalau memang di Pemkab Lampung Timur banyak kader yang mumpuni," tegas Yusron Amirullah.

"Kalau impor sama saja itu mengkebiri karir pejabat di Pemkab Lampung Timur," sambung Yusron.

Hal sama diungkapkan Mohammad Zakwan, anggota DPRD Lampung Timur dari partai Gerindra.

Zakwan mengutarakan, Lampung Timur saat ini sudah memasuki usia 26 tahun.

Artinya dengan umur segitu sudah banyak kader birokrasi di Pemkab Lampung Timur yang punya pengalaman matang untuk menduduki jabatan Sekdakab.

"Mereka juga sudah sangat paham dengan karakter kearifan lokal di Lampung Timur," kata Zakwan, Jumat (4/7/2025) siang.

"Kader birokrasi kita banyak kok yang berpengalaman. Kenapa mesti impor dari luar," tegas Ketua DPC Gerindra Lampung Timur ini.

Karenanya, dia mendorong agar pejabat karir di Pemkab Lampung Timur yang sudah memenuhi syarat untuk ikut berkompetisi dalam Selter jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekdakab.

Hal sama diungkapkan politisi PDIP Ali Johan Arif. 

Menurutnya, sosok Sekdakab Lampung Timur kedepan haruslah orang yang memang sudah memahami kondisi pemerintahan di Kabupaten Lampung Timur.

"Kita tidak kekurangan kader birokrasi yang mumpuni yang paham kondisi pemerintahan di Lampung Timur. Supaya bisa luwes komunikasi dengan DPRD dan stakeholder lainnya," kata Ali Johan.

Namun, kata dia, kalau mendatangkan sosok calon Sekdakab yang di impor dari daerah lain dikhawatirkan akan lama untuk beradaptasi dengan kondisi wilayah di Lampung Timur.

"Kalau didatangkan dari luar (calon sekda), ini butuh proses untuk beradaptasi lagi dengan kondisi pemerintahan di kabupaten Lampung Timur," papar ketua fraksi PDIP DPRD Lampung Timur ini.

"Jadi kita berharap Sekda definitif kedepan jangan impor. Berdayakan kader yang sudah berkarir di Pemkab Lampung Timur," tegasnya.

Bupati Ela Siti Nuryamah memastikan segera melaksanakan seleksi terbuka (Selter) untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT Pratama) Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekkab) Lampung Timur.

Selter ini dilaksanakan menyusul Sekkab Lampung Timur Moch Yusuf telah memasuki masa pensiun terhitung 1 Juli 2025.

Ela menuturkan dirinya sudah mengajukan Selter untuk mengisi jabatan strategis Sekkab Lampung Timur.

"Njeh, sudah ajukan Selter," kata Bupati Ela Siti Nuryamah yang dikonfirmasikan Tribunlampung.co.id, Senin (30/6/2025).

Dalam Selter itu, kata Ela, akan melibatkan pansel dari kalangan akademisi.

"Tentu melibatkan akademisi," kata Ela.

Bupati Ela belum mau berkomentar soal seberapa besar peluang ASN yang telah berkarir di Pemkab Lampung Timur yang ketika lolos Selter bisa menduduki jabatan Sekkab Lampung Timur.

Pengajuan Selter calon Sekkab biasanya merujuk pada proses seleksi terbuka untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT Pratama) Sekretaris Daerah. 

Seleksi ini diadakan untuk mencari kandidat terbaik yang memenuhi syarat dan kualifikasi yang ditetapkan untuk posisi strategis tersebut.

Prosedur pengajuan Selter jabatan Sekkan umumnya melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, rekam jejak, hingga wawancara dan penetapan hasil. 

Proses ini biasanya diumumkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) setempat melalui website resmi dan papan pengumuman. 

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Endra Zulkarnain)