Kepsek Pertanyakan Nasib SMK dan SMA Swasta di Bandar Lampung yang Kekurangan Murid

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Puluhan kepala sekolah dari jenjang SMA dan SMK swasta di Kota Bandar Lampung mendatangi Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (7/7/2025).

Mereka mempertanyakan nasib sekolah swasta yang dinilai semakin terpinggirkan akibat kebijakan pendidikan yang tidak berpihak.

Kedatangan para kepala sekolah itu tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta (FKKS) untuk beraudiensi dengan Komisi V DPRD Lampung. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari dampak pendirian sekolah negeri baru hingga ketimpangan dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Juru bicara FKKS, Maryadi Saputra, menyampaikan bahwa keberadaan SMA Siger yang didirikan Pemkot Bandar Lampung turut mempersempit peluang siswa masuk ke sekolah swasta.

Menurutnya, data menunjukkan hanya sekitar 17.836 siswa yang berpotensi masuk ke sekolah swasta di seluruh Provinsi Lampung.

Dengan jumlah satuan pendidikan swasta mencapai 428 sekolah, maka rata-rata tiap sekolah hanya mendapatkan 41 siswa.

“Bahkan ada sekolah yang hanya dapat 9 murid tahun ini. Hal ini angka yang sangat kecil dan memprihatinkan,” kata Maryadi.

Perwakilan SMK Swasta pun turut mengungkapkan kondisi yang lebih memprihatinkan.

Beberapa sekolah bahkan terpaksa tutup akibat kekurangan murid.

“Di Bandar Lampung, ada sekolah swasta yang sudah gulung tikar karena tak mendapat siswa. Akibatnya guru honorer menganggur, sementara guru PNS tidak dapat jam mengajar. Ini masalah serius,” ujar Kepala SMK 2 Mei.

FKKS pun meminta agar Komisi V DPRD Lampung turun tangan mengevaluasi dan mengawasi kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung yang dianggap kurang berpihak pada sekolah swasta.

"Bayangkan saja, tahun ini SMA negeri menerima 10.385 siswa, padahal kapasitas ideal hanya 2.400 siswa. Saya pegang datanya,” kata mereka.

Kepsek sekolah yang hadir juga mencontohkan, di SMKN 4 Bandar Lampung, siswa baru yang diterima mencapai 864 orang, sehingga jumlah rombelnya membengkak hingga lebih dari 20 kelas.

Menurut mereka perlu ada pembatasan jumlah rombel di sekolah negeri agar distribusi siswa lebih merata.

Mereka mengusulkan agar jumlah maksimal rombel di sekolah negeri dibatasi.