Anggota DPRD Lampung Minta Selesaikan Sertifikat Tanah Warga Terdampak Tol

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Anggota DPRD Lampung dari Fraksi PDIP, Budhi Condrowati, menyuarakan keluhan warga terkait lambannya penyelesaian sertifikat lahan terdampak proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Terbanggi Besar–Pematang Panggang.

Dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung, Jumat (11/7/2025), Condro mengungkapkan, sejak proses pembebasan lahan dimulai pada 2017 lalu, hingga kini baru sekitar 10–20 persen sertifikat pemecahan lahan yang rampung.

“Sudah delapan tahun, tapi surat pemecahan lahannya belum selesai. Padahal dijanjikan selesai dalam setahun,” ungkapnya.

Politisi PDIP itu menegaskan, masalah ini menyangkut hak ribuan masyarakat yang hingga kini belum menerima sertifikat atas sisa lahan mereka.

“Contohnya, kalau warga punya dua hektare dan setengah hektare terpakai untuk tol, maka sisa satu setengah hektare seharusnya disertifikatkan kembali. Tapi nyatanya belum jelas sampai sekarang,” ujarnya.

Budhi menambahkan, permasalahan ini terjadi di wilayah cukup luas, mulai dari Terbanggi hingga Simpang Pematang, dan melibatkan ribuan warga.

Senada, Anggota DPRD Lampung dari Fraksi Gerindra, Andika Wibawa, juga menyoroti lambannya pengembalian sertifikat lahan warga.

“Warga bingung, apakah sertifikat mereka ditahan pengelola jalan tol atau BPN. Saat ditanya ke BPN Lampung Tengah, mereka bilang sudah dikirim ke Kanwil. Tapi sudah bertahun-tahun belum selesai,” kata Andika.

Menurutnya, meski warga sudah menerima ganti rugi lahan, namun sertifikat sisa lahan masih ‘tersandera’.

“Banyak warga ingin menjual lahan sisa mereka, tapi batal karena sertifikat belum dikembalikan,” ungkapnya.

Keduanya meminta Pemprov Lampung segera turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.

Budhi menyebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal akan segera memanggil pihak-pihak terkait, termasuk BPN dan pengelola tol, guna mempercepat penyelesaian.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)