Berita Lampung

DPRD Soroti Anjloknya Target PAD Pariwisata Pesawaran: Perlu Evaluasi dan Kolaborasi

Anggota Komisi II DPRD Pesawaran Atut Widiarti menyoroti anjloknya sektor pariwisata dalam mencapai target PAD selama tiga tahun terakhir. 

Penulis: Oky Indra Jaya | Editor: Reny Fitriani
Tribunlampung.co.id/Oky Indra Jaya
SOROTI ANJLOKNYA PAD PARIWISATA - Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pesawaran Atut Widiarti, Jumat (11/7/2025). Pihaknya menyoroti anjloknya sektor pariwisata dalam mencapai target PAD selama tiga tahun terakhir.  

Tribunlampung.co.id, Pesawaran - Anggota Komisi II DPRD Pesawaran Atut Widiarti menyoroti anjloknya sektor pariwisata dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tiga tahun terakhir. 

Ia menilai hal ini terjadi karena kurangnya kolaborasi antarpihak serta perlu dievaluasinya kembali asumsi target PAD yang ditetapkan.

“Siapa pun kepala dinasnya, tanpa kolaborasi dengan semua pihak yang terkait, sulit untuk tercapainya target,” kata Atut kepada Tribun Lampung, Jumat (11/7/2025).

Menurutnya, pencapaian target PAD dari sektor pariwisata tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata semata. 

Diperlukan kerja sama yang solid antara Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Bupati Pesawaran sebagai kepala daerah.

“Perlu dievaluasi juga apakah asumsi target-target PAD yang dibuat itu sudah sesuai atau belum dengan potensi sumber PAD yang ada di bawah kewenangan Dinas Pariwisata,” lanjutnya.

Atut juga menegaskan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah untuk memperkuat dasar hukum dalam pemungutan retribusi yang menjadi sumber PAD dari sektor pariwisata.

“Pemerintah daerah baiknya membantu Dinas Pariwisata untuk memberikan dasar hukum dalam pengambilan retribusi PAD,” ujarnya.

Sebelumnya, Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran mengakui bahwa PAD sektor pariwisata mengalami penurunan dari sembilan persen menjadi tiga persen. 

Saat ini, Dispar Pesawaran terkait tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencatatan dan penarikan PAD, termasuk penggunaan aplikasi SAPDA yang dianggap belum mencerminkan kondisi riil di lapangan.

(Tribunlampung.co.id/ Oky Indrajaya)

Sumber: Tribun Lampung
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved