Prabowo Minta Jaksa Agung dan Kapolri Usut Tuntas Beras Oplosan

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta Jaksa Agung dan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus beras oplosan.

Pasalnya, kerugian negara akibat kasus tersebut mencapai Rp 100 triliun setiap tahunnya. 

Menurut Prabowo, kerugian itu mengganggu perekonomian nasional. 

Sebab pemerintah setengah mati mencari sumber pemasukan untuk menambah kas negara. 

"Saya minta Jaksa Agung sama Kapolri, usut dan tindak. Ini pidana. Dan saya dapat laporan, kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, adalah Rp 100 triliun tiap tahun," ujar Prabowo dalam pidato saat meluncurkan Kopdes/Kel Merah Putih, dari Klaten, Jawa Tengah yang disiarkan daring, Senin (21/7/2025). 

"Menteri Keuangan, (padahal) kita setengah mati cari uang. Setengah mati. (Dari) pajak inilah, biaya cukai inilah, dan sebagainya. Rp 100 triliun kita rugi tiap tahun, dinikmati oleh hanya 4-5 kelompok usaha, Saudara-saudara," jelasnya. 

Prabowo menilai tindakan mengoplos beras merupakan bentuk pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat. Selain itu, kasus beras oplosan juga merupakan upaya untuk membuat Indonesia terus lemah. 

"Saya tidak terima. Saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku," tutur Prabowo. 

"Saya perintahkan Kapolri dan Jakarta Agung, usut! tindak! Kalau mereka kembalikan Rp 100 triliun itu oke. Kalau tidak, kita sita itu, penggiling-penggiling padi yang berengsek itu," tegasnya. 

Diketahui, kasus ini mengemuka setelah Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkap temuan beras oplosan yang dikemas ulang sebagai beras premium dan telah beredar luas, termasuk di sejumlah minimarket dan supermarket terkenal. 

Temuan ini diperoleh dari hasil pengambilan sampel di berbagai jalur distribusi oleh tim gabungan Kementan bersama Satgas Pangan, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya. 

“Iya, beredar. Supermarket beredar. Itu kami ambil sampel dari sana semua,” ujar Amran di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/7/2025). 

Hasil investigasi Kementan dan Satgas Pangan Polri mengungkapkan setidaknya ada 212 merek beras yang terbukti tidak memenuhi standar mutu, baik dari sisi berat kemasan, komposisi, hingga labelnya. 

Beberapa merek tercatat menawarkan kemasan 5 kilogram (kg), padahal isinya hanya 4,5 kg. 

Terbaru, Amran mengungkapkan, 26 dari 212 merek beras mengakui telah mengoplos beras yang beredar di masyarakat. 

Hal itu diketahui berdasarkan laporan kepolisian dan Kejaksaan Agung RI. 

"Kami sudah menyurat, 212 (merek) kami menyurat langsung ke Pak Kapolri dan Kejaksaan Agung. Tanggal 10 sudah diperiksa, ada 26 merek. Dan menurut laporan yang kami terima, bahwa mereka mengakui," kata Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025). (Kompas.com)