Wali Kota Bandar Lampung Minta Setiap Kelurahan Miliki Jaksa Sahabat UMKM

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana meminta setiap kelurahan untuk memiliki jaksa sahabat UMKM.

Hal ini dikatakan Eva Dwiana seusai menghadiri dan mendampingi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung Danang Suryo Wibowo, acara launching UMKM Mitra Adhyaksa inovasi Jaksa Sahabat UMKM tumbuhkan ekonomi kreatif maju menuju Indonesia emas, di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota bandar Lampung, Kamis (31/7/2025).

Eva Dwiana mengucapkan terima kasih kepada Kajati Lampung yang selalu memberikan support kepada Pemkot Bandar Lampung.

Lebih lanjut Ia meminta setiap kelurahan untuk memiliki jaksa sahabat UMKM.

"Harapan kami dengan ada program ini bisa memberikan kemudahan kepada UMKM yang ada di Bandar Lampung. Insyaallah kedepannya 126 kelurahan ada Jaksa Sahabat (Jabat) UMKM," ujarnya.

Ia juga meminta setiap kelurahan mendampingi jaksa untuk memberikan kemudahan kepada pengiat usaha di Bandar Lampung dalam mengurus izin.

"Dengan adanya jaksa sahabat UMKM ini luar biasa. Kami 126 kelurahan mengintruksikan untuk bersama Jaksa Sabahat UMKM ini turun ke lapangan dan memberikan kemudahan kepada pengiat usaha di Bandar Lampung," ucapnya.

Menurutnya, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah.

"UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan roda ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Eva.

Di tengah tantangan ekonomi global, ia mengajak masyarakat untuk menunjukkan ketahanan dan kemampuan adaptasi yang luar biasa.

Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi pihaknya untuk terus mendukung dan memberdayakan UMKM.

Pada kesempatan ini, dirinya sangat mengapresiasi inovasi jaksa sahabat UMKM atau jabat UMKM yang akan kita launching pada   hari  ini.

"Inovasi ini merupakan langkah progresif yang menunjukkan kepedulian kejaksaan negeri Bandar Lampung dalam memberikan pendampingan hukum kepada para pelaku UMKM," ujarnya.

Menurutnya, masalah hukum menjadi kendala bagi para pelaku UMKM untuk berkembang.

"Dengan adanya jabat UMKM, para pelaku usaha akan mendapatkan akses mudah untuk konsultasi dan pendampingan terkait aspek hukum usaha, sehingga mereka dapat lebih fokus pada pengembangan usaha atau bisnisnya tanpa khawatir terjerat hukum," ujarnya.