Pemprov Lampung Siap Bahas Perda Anti-LGBT Bersama DPRD

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan dukungan terhadap usulan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Anti-LGBT. Rencana itu akan dibicarakan bersama DPRD Provinsi Lampung sebagai langkah awal proses penyusunan regulasi.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan, penguatan aturan diperlukan sebagai upaya mencegah dan menanggulangi perilaku menyimpang, sekaligus menjaga nilai moral dan budaya masyarakat.

“LGBT adalah perilaku menyimpang yang bisa disembuhkan. Tapi sekarang ada forum dan grup yang mengkampanyekan ini, sehingga orang-orang yang sedang mencari jati diri jadi mudah terpengaruh,” kata Jihan, Senin (11/8/2025).

Pertemuan membahas usulan perda tersebut digelar di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur, Bandar Lampung.

Hadir perwakilan Badan Kesbangpol, Biro Hukum, Dinas PPPA, serta anggota Komisi V DPRD Lampung.

Menurut Jihan, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal sudah memberi sinyal dukungan penuh terhadap pembahasan perda itu.

“Pemprov terbuka dan siap bersinergi untuk memperkuat pencegahan dan penanggulangan LGBT,” ujarnya.

Ia juga berharap Gerakan Masyarakat Lampung Anti-LGBT bisa menjadi mitra strategis dalam mengedukasi masyarakat.

Koordinator Gerakan Masyarakat Lampung Anti-LGBT, Habib Umar Assegaf, mengatakan gerakan tersebut lahir dari keprihatinan terhadap maraknya perilaku penyimpangan seksual yang ditampilkan secara terbuka di media sosial.

Gerakan ini, lanjut dia, terdiri dari berbagai unsur masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh adat, akademisi, LSM, dan organisasi kemasyarakatan.

“Kami berharap Pemprov bisa menghadirkan regulasi daerah sebagai payung hukum. Kami siap mendukung sosialisasi anti-LGBT,” kata Habib.

( Tribunlampung.co.id / Riyo Pratama )